IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI DP3AKB KABUPATEN SEMARANG BERDASARKAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK PERSPEKTIF KAIDAH SIYASAH

Kuminanti, Niken Fajar (2023) IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI DP3AKB KABUPATEN SEMARANG BERDASARKAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK PERSPEKTIF KAIDAH SIYASAH. [["eprint_typename_skripsi" not defined]]

Text Skripsi Niken Fajar Kuminanti.pdf Download (4MB)

Abstract

Niken Fajar Kuminanti. 2023. Implementasi Tugas dan Fungsi DP3AKB Kabupaten Semarang Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak Perspektif Kaidah Siyasah. Skripsi. Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Dosen Pembimbing : Cholida Hanum, M.H. Kata Kunci : Kabupaten Layak Anak, Kaidah Siyasah Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah segala sesuatu yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber data pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, maka dapat terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Dalam kehidupan anak tersebut, anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga perlu adanya perlindungan terhadap anak melalui kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Semarang, kebijakan ini ditangani langsung oleh DP3AKB. Tujuan dari KLA adalah untuk memenuhi dan melindungin anak-anak dan untuk membangun inisiatif Pemerintah Kabupaten yang mengarah pada upaya transformasi Konvensasi Hak Anak dari kerangka hukum kedalam defenisi, strategis dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum non-doktrinal dengan menggunakan metode pendekatan yudiris empiris untuk pengumpulan data melalui data primer dan sekunder meliputi wawancara dan dokumentasi dari DP3AKB Kabupaten Semarang, Kepala Desa Randuguntig dan Bandarjo, serta Bappeda. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan terhadap kebijakan KLA di Kabupaten Semarang memiliki hambatan implimentasi KLA sebagai berikut: (1) KLA ini sebagai leading role dalam komunikasinya masih dalam tahap awal sehingga kedepannya diharapkan sudah tercapai untuk menyelenggarakan kebijakan maksimal; (2) Kurang adanya kebutuhan ruang untuk diadakan konferensi tanpa harus melalui surat undangan sehingga bisa langsung menuju akar permasalahan yang akan dibahas; (3) Koordinasi antar perangkat daerah belum terbangun; (4) Regulasi yang mendasari KLA masih ada di level Peraturan Walikota sehingga regulasi tersebut kurang mengikat dan rentan dalam alokasi anggaran; (5) Pengaruh lingkungan, rendahnya kesadaran keluarga dan budaya. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi DP3AKB Kabupaten Semarang berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2019 dalam pelaksanaan KLA menyatakan belum dilaksanakan sesuai dengan perda dengan keterkaitan terhadap perspektif kaidah siyasah meliputi Tasharruf Al-Imam ‘Alaa Al-Ra’iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah, maka pemerintah harus mengandung nilai-nilai kemaslahatan dan memiliki manfaat dalam aspek apapun bagi kepentingan seluruh rakyatnya untuk memiliki aturan dan acuan kepastian hukum yang jelas.

Actions (login required)

View Item