REKONSTRUKSI YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN OMBUDSMAN PERSPEKTIF SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DAN SIYASAH IDARIYAH

setiani, Selfi indri (2023) REKONSTRUKSI YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN OMBUDSMAN PERSPEKTIF SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DAN SIYASAH IDARIYAH. [["eprint_typename_skripsi" not defined]]

Text SKRIPSI SELFI INDRI SETIANI_076.pdf Download (2MB)

Abstract

Sebagai salah satu dari hak warga negara, pelayanan publik haruslah dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana tujuan dari negara. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, pemangku kebijakan yakni pejabat publik semestinya memegang teguh prinsip umum pemerintahan yang baik dan terbebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, serta maladministrasi. Namun pada kenyataannya justru berbanding terbalik dengan cita yang diharapkan, karena banyak sekali tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat publik. Oleh karenanya, dibutuhkan pengawasan baik internal maupun eksternal sebagai sarana pendukungnya. Namun, Ombudsman yang merupakan lembaga pengawas eksternal terhadap pejabat publik, telah dibatasi kewenangannya hanya sebatas pemberi rekomendasi terhadap tindakan maladministrasi, yang berakibat pada maraknya tindakan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karenanya, penulis hendak meninjau bagaimana konstruksi kedudukan dan kewenangan Ombudsman untuk kemudian di rekonstruksi guna pembaharuan hukum melalui perspektif Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Siyasah Idariyah, dengan tujuan untuk memberikan kedudukan yang kuat pada Ombudsman serta sebagai bentuk perluasan kewenangan Ombudsman sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dipatuhi rekomendasinya oleh pelaku maladministrasi. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mengatur tentang pelayanan publik dan Ombudsman. Bahan hukum yang digunakan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masih tingginya angka maladministrasi di Indonesia terbukti pada tahun 2022 sebanyak 1.777 rekomendasi Ombudsman dikeluarkan, dengan mayoritas sejumlah 59,62% jenis “penundaan berlarut”, dan ironisnya 27,3% dari rekomendasi Ombudsman tidak dilaksanakan, hal ini dikarenakan Ombudsman tidak memiliki kewenangan menindak secara langsung pelaku maladministrasi, serta tidak dimilikinya kekuatan eksekutorial sehingga rekomendasi Ombudsman kerap diabaikan. Oleh karenanya, sangat perlu untuk memperkuat kedudukan Ombudsman dengan memasukannya dalam Konstitusi Indonesia serta merivisi Undang-Undang Ombudsman dengan diberikannya kewenangan eksekusi serta penghukuman sebagai bentuk perluasan kewenangan Ombudsman guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana konsep dari Siyasah Idariyah.

Actions (login required)

View Item