UPAYA TINDAK LANJUT BBPOM KOTA SEMARANG DALAM MENYIKAPI KASUS OBAT YANG MENYEBABKAN GAGAL GINJAL AKUT PADA ANAK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH

Hidayatullah, Riski (2023) UPAYA TINDAK LANJUT BBPOM KOTA SEMARANG DALAM MENYIKAPI KASUS OBAT YANG MENYEBABKAN GAGAL GINJAL AKUT PADA ANAK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH. [["eprint_typename_skripsi" not defined]]

Text RIZKI HIDAYATULLAH.pdf Download (3MB)

Abstract

Pada tahun 2022 terjadi kasus obat yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. BBPOM dalam hal ini mempunyai peran dan tanggung jawab terhadap peredaran setiap produk obat guna mengawasi setiap produk-produk obat yang beredar di masyarakat, karena lembaga ini mempunyai tugas dari pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan yaitu: 1. bagaimana upaya tindak lanjut BBPOM Kota Semarang dalam menyikapi kasus obat yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak ?; dan 2. bagaimana tinjauan undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap upaya tindak lanjut BBPOM Kota Semarang dalam menyikapi kasus obat yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak ?; dan 3. bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap upaya tindak lanjut BBPOM Kota Semarang dalam menyikapi kasus obat yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak ? Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yang merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dahulu untuk kemudian meneliti data primer yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer yang berupa wawancara, observasi dan dokumentasi serta data sekunder yang berupa buku dan internet atau web resmi yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, bentuk upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh Balai Besar POM Kota Semarang dalam menyikapi kasus obat yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu yang tercantum dalam pasal 2 dan Maqashid Syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari Balai Besar POM Kota Semarang telah melakukan tugas dan kewenangan dalam melindungi konsumen dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Actions (login required)

View Item