IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF PERDA KABUPATEN SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018 DAN MAQASHID SYARIAH (STUDI DI KABUPATEN SEMARANG)

Huluqi, M.Husnul (2023) IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF PERDA KABUPATEN SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2018 DAN MAQASHID SYARIAH (STUDI DI KABUPATEN SEMARANG). [["eprint_typename_skripsi" not defined]]

Text M. HUSNUL HULUQI.pdf Download (3MB)

Abstract

Pencemaran lingkungan hidup dimasyarakat Kabupaten Semarang termasuk penyumbang pencemaran lingkungan hidup di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah yaitu 150 desa dari 208 desa. Dengan demikian, tingkat kualitas lingkungan hidup berdampak buruk bagi masyarakat di Kabupaten Semarang. Dalam hal ini pemenuhan hak atas lingkungan hidup di Kabupaten Semarang belum terlaksana dengan baik. Sedangkan Perda Kabupaten Semaranang No.1 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah menjelaskan tentang segala sesuatu pengelolaan lingkungan hidup dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup di Kabupaten Semarang, dengan demikian implementasi pemenuhan hak atas lingkungaan hidup Kebupaten Semarang berdasarkan Perda No.1 Tahun 2018 tidak terlaksana dengan baik. Dalam hal ini juga perlu dilihat dalam perspektif Maqashid Syariah. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui, sejauh mana implementasi pemenuhan hak atas lingkungaan hidup Kabupaten Semarang berdasarkan Perda No.1 Tahun 2018 dan untuk mengetahui perspektif Maqashid Syariah itu berjalan. Dengan menggunakan metode penilitian Hukum Non Doktrinal dengan pendekatan Yuridis Empiris yaitu wawancara terhadap Dinas Lingkungan Hidup, LSM Bintari dan Masyarakat Kabupaten Semarang lapangan serta apa yang terjadi dalam norma-norma masyarakast. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pemenuhan hak atas lingkungan hidup di Kabupaten Semarang masih belum terlaksana dengan baik. Baik dari perda No.1 Tahun 2018 maupun dari setiap kegiatan yang diselanggarakan, karena kurannya kapasitas dalam kegiatan maupun tindakan dan kurangnya pengawasan terhadap pengusaha yang menghasilkan limbah, sehingga hak masyarakat tidak terpenuhi. Dan dalam Perspektif Maqashid Syariah terdapat 3 inti pokok yang termasuk di dalam kekurangan kapasitas yaitu Menjaga Agama, Menjaga Jiwa, dan Menjaga Akal.

Actions (login required)

View Item