ANALISIS PENTASYARUFAN PROGRAM KOIN NU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di UPZIS MWC NU Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen)

YANUARIANSYAH, RIZKI EDWI (2023) ANALISIS PENTASYARUFAN PROGRAM KOIN NU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di UPZIS MWC NU Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen). [["eprint_typename_skripsi" not defined]]

Text RIZKI EDWI YANUARIANSYAH.pdf Download (3MB)

Abstract

KOIN NU merupakan salah satu program nasional sebagai inovasi pemberdayaan infak. UPZIS MWC NU Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen sendiri telah menjalankan program tersebut melalui arahan dari LAZISNU cabang Sragen. Pentasyarufan program KOIN NU dipakai untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan juga masyarakat Kecamatan Sidoharjo. Besarnya dana yang dibutuhkan oleh organisasi membuat dana yang dianggarkan untuk kebutuhan masyarakat juga dibatasi. Sehingga pentasyarufan program KOIN NU untuk membantu masyarakat yang membutuhkan juga sangat minim. Maka dari itu peneliti ingin menggali lebih dalam tentang Bagaimana praktik pentasyarufan program KOIN NU oleh UPZIS MWC NU Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen?, Bagaimana pentasyarufan program KOIN NU perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Hukum Islam oleh UPZIS MWC NU Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu terhadap penerapan Undang-Undang dalam pentasyarufan dana infak program KOIN NU. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pentasyarufan dana KOIN NU selain untuk memenuhi berbagai kebutuhan internal juga untuk membantu masyarakat Kecamatan Sidoharjo terutama di bidang sosial kemanusiaan, namun karena dana yang dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan operasional organisasi lebih besar sehingga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan masih belum maksimal. Jika ditinjau dari pasal 28 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pendistribusian dana infak telah sesuai dengan ketentuan dengan berdasar pada syariat agama yaitu membantu bagi yang membutuhkan. Meskipun dana yang terpakai juga dibagi untuk kepentingan organisasi sehingga infak yang bertujuan untuk menunjang perekonomian umat dari segi mensejahterakan masyarakat belum begitu maksimal. Jika ditinjau dari kaidah fikih yang harus memprioritaskan kepentingan umum daripada kepentingan instansi akan lebih maksimal dan mampu mewujudkan tujuan infak itu sendiri.

Actions (login required)

View Item