IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DALAM MEDIASI PADA SIDANG DI LUAR GEDUNG (Studi di Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2023)

Nuraini, Ikrima (2023) IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DALAM MEDIASI PADA SIDANG DI LUAR GEDUNG (Studi di Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2023). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text REVISIAN SKRIPSI IKRIMAaa-1.pdf Download (2MB)
	Text REVISIAN SKRIPSI IKRIMAaa-1.pdf Download (2MB)

Abstract

Pada dasarnya, prosedur pelaksanaan mediasi pada sidang di luar gedung (sidang keliling) sama dengan sidang di kantor pengadilan yaitu sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Masyarakat baik yang menempuh mediasi di kantor pengadilan maupun saat sidang di luar gedung seharusnya mendapatkan pelayanan yang optimal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan lapangan (field research) yaitu penulis memadukan bahan-bahan hukum (PERMA No.1 Tahun 2016) sebagai sumber data sekunder dengan data primer yang penulis temukan di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi pada saat sidang di luar gedung di Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2023 dan bagaimana implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi pada sidang di luar gedung di Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2023. Penulis menganalisis jawaban dengan melakukan wawancara dengan hakim mediator, kuasa hukum, melakukan observasi lapangan dan meminta data pendukung pada kesekretariatan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian, mediasi pada sidang di luar gedung di Kantor Kecamatan Purwareja Klampok dilaksanakan di Purwareja hingga selesai. Sedangkan mediasi pada sidang di Kecamatan Karangkobar dilaksanakan di kantor pengadilan, namun tahap pramediasi dilakukan di Karangkobar. Pada umumnya, penerapan mediasi sudah sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun dalam sidang di Purwareja Klampok, tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (5) dalam hal hakim mediator yang diambil dari hakim pemeriksa perkara yang memutus. Hal ini karena terbatasnya anggaran DIPA yang tidak mencukupi biaya dalam mengikutkan dua hakim mediator. Sebagai solusi, Mahkamah Agung perlu melakukan evaluasi secara berkala dan perlunya meningkatkan profesionalitas hakim mediator.

Actions (login required)

View Item