IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN BMT KEPADA NASABAH AKIBAT PAILIT MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN (Studi Kasus di BMT Al-Ishlah Salatiga)

Sulistyo, Enggarsari Asterika Mufidhatul Laila (2023) IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN BMT KEPADA NASABAH AKIBAT PAILIT MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN (Studi Kasus di BMT Al-Ishlah Salatiga). Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text SKRIPSI ENGGAR 33020190032.pdf Download (2MB)

Abstract

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang banyak berdiri di Indonesia, namun tentunya ada beberapa BMT yang tidak dapat berjalan dengan baik hingga dinyatakan pailit. Salah satu BMT yang mengalami pailit adalah BMT Al-Ishlah Salatiga. Diketahui bahwa pertanggungjawaban pengembalian dana para nasabah oleh BMT Al-Ishlah Salatiga belum selesai hingga saat ini dan dana nasabah baru kembali sebagian. Maka dari itu penulis berusaha membahas mengenai pertanggungjawaban BMT kepada nasabah akibat pailit yang terjadi pada BMT Al-Ishlah Salatiga. Fokus penelitian adalah: 1) Apa saja penyebab terjadinya pailit pada BMT Al-Ishlah Salatiga? 2) Bagaimana pertanggungjawaban BMT Al-Ishlah Salatiga kepada nasabah akibat pailit? 3) Bagaimana pertanggungjawaban BMT Al-Ishlah Salatiga kepada nasabah akibat pailit menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian?. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara memadukan antara data primer serta data sekunder yang diperoleh saat penelitian di lapangan. Proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara serta dokumentasi yang berkaitan dengan BMT Al-Ishlah Salatiga. Dalam menganalisis data, dilakukan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka dilakukan penyajian data, dan langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyebab utama BMT AlIshlah Salatiga mengalami pailit adalah tidak bisa menerapkan prinsip syariah dengan benar yaitu tidak bisa menerapkan prinsip bagi hasil dengan benar dan juga melakukan patok rata keuntungan padahal keuntungan yang didapat tidak lah sama dalam per bulannya. Pihak BMT Al-Ishlah Salatiga bertanggungjawab dengan berusaha mencari bantuan dana hibah, menjual aset atau barang-barang yang dimiliki oleh BMT Al-Ishlah Salatiga serta dengan menggunakan penghasilan pribadi dari pengurus dan pendiri BMT Al-Ishlah Salatiga. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No: 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah, BMT Al-Ishlah Salatiga telah melakukan pertanggungjawaban yang sesuai dalam aturan tersebut.

Actions (login required)

View Item