ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (NOMOR 64/PUU-XX/2022 TENTANG PENGUJIAN PASAL 173 Ayat (1) UU NO. 7 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)

Azhumi, Leli (2023) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (NOMOR 64/PUU-XX/2022 TENTANG PENGUJIAN PASAL 173 Ayat (1) UU NO. 7 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH). Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text LELI AZHUMI.pdf Download (2MB)

Abstract

Pengujian Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi, Verifikasi faktual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 64/PUU-XX/2022 dalam perspektif Maslahah Mursalah; yang dimana setelah diberlakukannya pasal 173 ayat (1) UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 yang maknanya telah berubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Karena dalam aturannya mengenai verifikasi faktual hanya diberlakukan untuk partai politik (parpol) yang tidak memenuhi syarat ketentuan parliamentary threshold (partai politik yang lolos ambang batas 4%), problematika ini menimbulkan tindakan pembeda yang harus ditempuh masing-masing calon partai politik peserta pemilu tahun 2024. Maka dari itu adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XX/2022 yang menjawab kegelisahan partai politik khususnya parpol non-parliamentary threshold dalam proses verifikasi faktual polemik antara parpol Parliamentary Threshold dengan parpol non-parliamentary thereshold. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode kajian doctrinal atau bisa disebut penelitian kepustakaan (Library research) dengan menggunakan pendekatan case approach. Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan memperoleh analisis dengan menggunakan metode doctrinal. Teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah teori Maslahah Mursalah. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Isi Putusan MK No. 64/PUU-XX/2022 tentang pengujian Pasal 173 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XX/2022 Tentang Hak Partai politik atas pengujian UU No 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (1) tentang Pemilu tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Mutatis mutandis berlaku juga terhadap putusan MK Nomor 64/PUU-XX/2022. Pada putusan Nomor 64/PUU-XX/2022 memberikan pandangan mengenai 3 (tiga) varian pencapaian dan keterwakilan berbeda yang masing-masing partai politik telah capai pada kontestasi pemilu 2019. 2) Perspektif Maslahah Mursalah atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XX/2022 tentang hak partai politik relevan dengan Maslahah Tahsiniyyah, MK sebagai penegak hukum yang memegang pondasi keadilan.

Actions (login required)

View Item