PENGATURAN PENCALONAN MENTERI SEBAGAI CALON PRESIDEN ATAU CALON WAKIL PRESIDEN PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022 DALAM TINJAUAN TEORI SADDUZ ZARI'AH

Nadzifah, Febyarina Alifah Hasna' (2023) PENGATURAN PENCALONAN MENTERI SEBAGAI CALON PRESIDEN ATAU CALON WAKIL PRESIDEN PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022 DALAM TINJAUAN TEORI SADDUZ ZARI'AH. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI FEBYARINA ALIFAH H.N. (33030190104).pdf Download (2MB)
	Text SKRIPSI FEBYARINA ALIFAH H.N. (33030190104).pdf Download (2MB)
	Text SKRIPSI FEBYARINA ALIFAH H.N. (33030190104).pdf Download (2MB)
	Text SKRIPSI FEBYARINA ALIFAH H.N. (33030190104).pdf Download (2MB)
	Text SKRIPSI FEBYARINA ALIFAH H.N. (33030190104).pdf Download (2MB)

Abstract

Kata kunci: Pemilihan Presiden, Menteri, Sadduz Zari'ah Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Putusan MK No. 68/PUU-XX/2022 terkait Pengujian Pasal 170 Ayat (1) UU Pemilu Tahun 2017 yang menyatakan bahwa menteri atau pejabat negara setingkat menteri yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai calon presiden atau calon wakil presiden tidak wajib mengundurkan diri dari jabatan yang sedang diembannya. Putusan tersebut kemudian memunculkan berbagai polemik. Terhadap adanya putusan tersebut, dikhawatirkan seorang menteri yang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden akan menghambat kinerja presiden karena menteri merupakan pembantu presiden dalam melaksanakan program kerjanya.Selain itu, posisi menteri yang masih menjabat sebagai lembaga tinggi negara di tingkat kementerian memungkinkan apapun yang dilakukan menteri dapat ditanggung oleh anggaran pemerintah sehingga dikhawatirkan terjadi penyelewengan anggaran serta penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Berbagai persoalan mengenai pengaturan pencalonan menteri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dalam hal ini dianalisis menggunakan teori sadduz zari'ah untuk menentukan apakah kebijakan ini akan diperbolehkan atau justru diharamkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebaiknya menteri yang akan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden hendaknya mengundurkan diri dari jabatan yang sedang diembannya saat ini agar menghindarkan dari timbulnya kemafsadatan yang lebih besar daripada kemanfaatannya.

Actions (login required)

View Item