ANALISIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS

Maulana, Husni (2023) ANALISIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XX/2022 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI HUSNI MAULANA.pdf Download (5MB)
	Text SKRIPSI HUSNI MAULANA.pdf Download (5MB)
	Text SKRIPSI HUSNI MAULANA.pdf Download (5MB)
	Text SKRIPSI HUSNI MAULANA.pdf Download (5MB)
	Text SKRIPSI HUSNI MAULANA.pdf Download (5MB)
	Text SKRIPSI HUSNI MAULANA.pdf Download (5MB)
	Text SKRIPSI HUSNI MAULANA.pdf Download (5MB)
	Text SKRIPSI HUSNI MAULANA.pdf Download (5MB)
	Text SKRIPSI HUSNI MAULANA.pdf Download (5MB)
	Text SKRIPSI HUSNI MAULANA.pdf Download (5MB)
	Text SKRIPSI HUSNI MAULANA.pdf Download (5MB)
	Text SKRIPSI HUSNI MAULANA.pdf Download (5MB)
	Text SKRIPSI HUSNI MAULANA.pdf Download (5MB)
	Text SKRIPSI HUSNI MAULANA.pdf Download (5MB)

Abstract

Maulana, Husni. 2023. Analisis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Islam (UIN) Salatiga. Pembimbing: Dr. Fahmy Asyhari, S.H., M.H. Kata Kunci: Menteri, Ketidaksesuaian, Keadilan. Belum lama ini Mahkamah Konstitusi mengabulkan putusan Nomor 68/PUU-XX/2022 terkait pengujian Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum beserta penjelasannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dengan inti permasalahan pejabat negara yang maju menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya. Putusan itu menjadi polemik di kalangan masyarakat dikarenakan menteri tidak harus mundur dari jabatannya ketika maju menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden, yang mana diketahui menteri adalah pemimpin tertinggi lembaga kementerian yang bertugas menjadi pembantu presiden dalam bertugas. Ketika menteri tidak mundur dari jabatannya maka dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan hukum dalam pemerintahan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan dan sekunder yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis. Kemudian teknik pengolahan data dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan pustaka yang berkaitan dengan topik pembahasan, menganalisis bahan yang telah dikumpulkan dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini memberikan dua kesimpulan. Pertama, keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan sebagian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, pasalnya dalam putusan tersebut menteri yang bertugas menjadi pembantu presiden malah tidak harus mundur dari jabatannya ketika maju menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden. Ada alasan berbeda yang diungkapkan oleh salah satu hakim dimana beliau mengkhawatirkan terjadinya ketimpangan hukum di Indonesia dan akan berpotensi melakukan penyalahgunaan wewenang untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka, selain itu dilihat dari segi etika politik juga tidaklah pantas jika seorang menteri maju menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden tidak harus mundur dari jabatannya. Kedua, adanya ketidaksesuaian dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 dengan teori keadilan John Ralws.Yang diharapkan John Rawls dalam mengenalkan prinsip-prinsip keadilan adalah adanya pembatasan mengenai kebebasan agar tidak terjadi ketitadkadilan yang lebih besar dan merugikan masyarakat lain, namun nyatanya dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi tidak memberikan batasan seperti dalam teori keadilan John Rawls yang pada akhrinya hanya menguntungkan menteri ketika mereka tidak harus mundur dari jabatannya dan pada akhirnya hanya akan menimbulkan ketimpangan hukum dalam pemerintahan di Indonesia. Sehingga alangkah baiknya menteri harus mundur dari jabatannya ketika maju menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden.

Actions (login required)

View Item