ANALISIS PENGELOLAAN APBDES PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN FIQH SIYASAH

Adam, Alvin Farizki (2023) ANALISIS PENGELOLAAN APBDES PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN FIQH SIYASAH. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Skripsi_Alvin.,.pdf Download (3MB)
	Text Skripsi_Alvin.,.pdf Download (3MB)
	Text Skripsi_Alvin.,.pdf Download (3MB)
	Text Skripsi_Alvin.,.pdf Download (3MB)
	Text Skripsi_Alvin.,.pdf Download (3MB)

Abstract

Alvin Farizki Adam. (2023). “Analisis Pengelolaan APBDes Perspektif Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Fiqh Siyasah (Studi Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro)”. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Dosen Pembimbing : Cholida Hanum, M.H. Kata Kunci : Pengelolaan APBDes, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Fiqh Siyasah Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten yang berprestasi dalam pembangunan desa. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah desa mandiri terbanyak se-Indonesia dan memperoleh peringkat satu nasional. Namun di satu sisi masih terdapat permasalahan yang ada di salah satu desanya. Permasalahan tersebut yaitu penyelewengan APBDes yang disebabkan oleh penyalahgunaan kewenangan Kepala Desa non aktif Desa Deling. Di samping itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 telah mengatur bagaimana sebuah desa melakukan pengelolaan keuangan desa demi mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Dari permasalahan tersebut menarik untuk ditelaah lebih dalam bagaimana pengelolaan APBDes di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, dan bagaimana tinjauan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Fiqh Siyasah terhadap pengelolaan APBDes di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro. Dalam memecahkan permasalahan ini peneliti menggunakan penelitian hukum non doktrinal dan memakai pendekatan yuridis empiris. Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Desa (Pj), Sekretaris Desa, BPD, Masyarakat Desa Deling, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro. Kemudian untuk data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan literatur terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Deling belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 karena terdapat masalah penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala Desa non aktif Desa Deling. Akibat dari hal tersebut pembangunan yang dilakukan oleh Desa Deling menjadi terhambat. Selain itu masalah ini juga telah melanggar prinsip-prinsip yang ada di dalam Fiqh Siyasah dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Akibat dari masalah tersebut pembangunan Desa Deling menjadi terhambat.

Actions (login required)

View Item