PRAKTEK RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM PERSPEKTIF PERWALI No. 23 TAHUN 2020 DAN AKAD WADI’AH (Studi Kasus Alun-Alun Pancasila Kota Salatiga)

AL-FATHONI, M.WAHYUDI (2023) PRAKTEK RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM PERSPEKTIF PERWALI No. 23 TAHUN 2020 DAN AKAD WADI’AH (Studi Kasus Alun-Alun Pancasila Kota Salatiga). Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text HES_M. WAHYUDI ALFATHONI.pdf Download (4MB)

Abstract

Kata Kunci: Akad Ijarah, Perwali, Parkir, Retribusi, Tepi Jalan Umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktek retribusi parkir tepi jalan umum di Alun-alun Pancasila Kota Salatiga. Problem penelitian ini adalah ditemukannya praktek juru parkir yang tidak menyertakan karcis atau Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) kepada konsumen jika dilihat sekilas kurang menjalankan aturan yang tertuang pada Perwali No. 23 Tahun 2020. Rumusan masalah penelitian ini bagaimana praktek retribusi parkir di tepi jalan umum di Alun-alun Pancasila Kota Salatiga serta analisisnya melalui Perwali No. 23 Tahun 2020 dan akad Wadi’ah. Metode Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum lapangan (field research) dengan metode penelitian hukum kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yaitu primer dan sekunder dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini adalah praktek parkir tepi jalan umum di Alun-alun Pancasila terbagi menjadi dua golongan yaitu juru park ir resmi di bawah naungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Salatiga yang disertai Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Atribut dari Dishub, dan juru parkir non resmi yang dikelola masyarakat kampung. Praktek retribusi parkir tepi jalan umum bagi juru parkir resmi di Alun-alun Pancasila Kota Salatiga kurang memenuhi ketentuan Perwali No. 23 Tahun 2020 sebab kewajiban menyertakan SKRD atau karcis sebagai tanda bukti retribusi dan bukti hukum bagi konsumen tidak dilaksanakan oleh juru parkir yang menyebabkan juru parkir dapat berbuat curang dengan menaikkan tarif retribusi sedangkan juru parkir non resmi tidak terikat aturan Perwali. Sedangkan menurut akad wadi’ah praktek retribusi parkir tersebut sudah memenuhi rukun serta syarat yang di tentukan namun, perlu disempurnakan sigfhat akad tersebut dengan menyertakan SKRD atau karcis. Juru parkir dalam prakteknya kebanyakan enggan bertanggung jawab mengganti barang yang hilang dan hanya sedikit yang bertanggung jawab bila barang hilang sebatas helm/kendaraan bermotor dengan separuh nilai harga barang tersebut. Sedangkan diwajibkan dalam akad wadi’ah untuk bertanggung jawab atas kehilangan barang titipan karena akad tersebut pada dasarnya adalah wadi’ah yad al-amanah dan saat terjadi kehilangan maka berubah menjadi wadi’ah yad adh-dhamamah dan dilarang bagi juru parkir untuk lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Actions (login required)

View Item