REKONSTRUKSI MEKANISME REKRUTMEN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA

HUDA, AHMAD SAIFUL (2023) REKONSTRUKSI MEKANISME REKRUTMEN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA. Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text SKRIPSI Ahmad Saiful Huda.pdf Download (1MB)

Abstract

Kata Kunci: Rekrutmen, Hakim, Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini betujuan untuk menganalisis sistem rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan mencari desain ideal dalam Mekanisme Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia; yang dimana dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengamanatkan rekrutmen hakim konstitusi diserahkan kepada lembaga pengusul akan tetapi lembaga pengusul belum membuat aturan turunan yang menjelaskan teknis pelaksanaan rekrutmen tersebut, sehingga seringkali rekrutmen tersebut tidak memperhatikan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Maka dengan itu hal ini menjadi menarik untuk dikaji dengan rumusan masalah sebagai berikut; 1) Bagaimana Mekanisme Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi di Indoensia. Kemudian, 2) Bagaimana Desain Ideal Mekanisme Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ini adalah: 1) Terlihat para lembaga pengaju hakim konstitusi seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung belum mampu menjalankan prinsip dalam rekrutmen hakim konstitusi berdasarkan Pasal 19 dan 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel. 2) Desain ideal dari rekrutmen hakim konstitusi yaitu berupa pelibatan lembaga negara independen, pembentukan panitia seleksi dalam bentuk kesepakatan bersama lembaga pengusul hakim konstitusi, pembentukan panitia seleksi melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan kejelasan tafsir prinsip rekrutmen hakim konstitusi.

Actions (login required)

View Item