TENTANG PERLINDUNGAN HAK IJBAR DAN IMPLIKASINYA, PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 ANAK (STUDI KASUS PERJODOHAN DI KELURAHAN TINGKIR TENGAH DAN KELURAHAN KALIBENING, KECAMATAN TINGKIR, KOTA SALATIGA)

mutaqim, Muhammad akrom (2023) TENTANG PERLINDUNGAN HAK IJBAR DAN IMPLIKASINYA, PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 ANAK (STUDI KASUS PERJODOHAN DI KELURAHAN TINGKIR TENGAH DAN KELURAHAN KALIBENING, KECAMATAN TINGKIR, KOTA SALATIGA). Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text M Akrom Muttaqin.pdf Download (1MB)

Abstract

Kata Kunci: Hak Ijbar, Maqashid Syariah, Perlindunagn Anak Hak ijbar merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dan istilah ini dikenal dalam fiqih islam yang kaitannya dengan soal perkawinan. Seperti halnya kasus di Salatiga. Kedudukan ayah sebagai wali mujbir menjadikannya mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya. Dalam hal ini hak ijbar dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya dianggap belum memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak. Dari latar belakng tersebut peneliti fokus meneliti tentang, Bagaimana Praktik Hak Ijbar di Kelurahan Tingkir Tengah dan Kelurahan Kalibening Kecamatan Tingkir Kota Salatiga?, Bagimana implikasi kehidupan keluarga di Kelurahan Tingkir Tengah dan Kelurahan Kalibening Kota Salatiga?, Bagaimana Praktik Hak Ijbar menurut Maqasidus Syariah dan UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak di Kelurahan Tingkir Tengah dan Kelurahan Kalibening Kecamatan Tingkir Kota Salatiga? Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dan menggunkan pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data yang peneliti gunakan yakni wawancara mendalam atau in-depth interview, Dokumentasi dan Observasi kepada informan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Peneliti juga menggunakan informasi yang diperoleh langsung dari objek sebagai sumber data primer dan buku, jurnal dan artikel sebagai sember data sekunder. Untuk menguji hasil temuan data tersebut, peneliti menganalisis data dengan kerangka teoritik yang peneliti susun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hak Ijbar Dan Implikasinya, Perspektif Maqashid Syariah Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini adalah masalhah konsep ijbar yang bertujuan agar seorang anak gadis tidak salah pilih karena keterbatasan pengetahuan dunia luar, maka untuk saat ini kemaslahatan ini sudah tidak berlaku lagi untuk zaman sekarang, maka tidak boleh memaksakan konsep ijbar nikah kepada gadis dewasa yang sudah dianggap cakap hukum karena tidak adanya hikmah yang diharapkan tersebut. Lalu jika dipandang melalui Perspektif UU Perlindungan Anak, bahwa dalam hal ini seorang wali memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anknya tidak sesuai dengan Perundang-undangan Perkawinan Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengenal adanya konsep ijbar karena undang-undang tersebut mensyaratkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mensyaratkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak untuk dapak dilaksanakannya sebuah perkawinan.

Actions (login required)

View Item