PROBLEMATIKA PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PERSPEKTIF KETATANEGARAAN DAN SIYASAH QADHAIYYAH

Alawiyah, Ria (2023) PROBLEMATIKA PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PERSPEKTIF KETATANEGARAAN DAN SIYASAH QADHAIYYAH. Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text Ria Alawiyah.pdf Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang problematika pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yaitu hakim Aswanto oleh Dewan Perwakilan Tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012, namun pemberhentian hakim aswanto tidak mengindahkan aturan yang ada sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Peneliti tertarik untuki menganalisa masalah ini dari sisi sistem ketatanegaraan dan maslahah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menagkap isu tersebut. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder terdiri dari bahan hokum primer yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 serta bahan hokum sekunder untuk menunjang penelitian ini dari buku, jurnal, dan artikel yang membahas soal pemberhentian hakim dan juga mahkamah konstitusi serta maslahah mursalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberhentian hakim Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat ditinjau dari konsep ketatanegaraan membuktikan tindakan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012. Sedangkan ditinjau dari konsep siyasah qadhaiyyah tindakan tersebut tidaklah sejalan dengan konsep siyasah qadhaiyyah dan justru menimbulkan keadaan yang tidak mencerminkan peradilan Islam, yakni menyebabkan preseden buruk bagi kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu hilangnya kemerdekaan seorang hakim dan adanya intervensi Lembaga legislatif terhadap lembaga yudikatif.

Actions (login required)

View Item