PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN ALIRAN SAPTA DARMA PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri))

Widyastuti, Rahmawati (2023) PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN ALIRAN SAPTA DARMA PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri)). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Skripsi Rahmawati Widyastuti_33010180052.pdf Download (4MB)
	Text Skripsi Rahmawati Widyastuti_33010180052.pdf Download (4MB)
	Text Skripsi Rahmawati Widyastuti_33010180052.pdf Download (4MB)
	Text Skripsi Rahmawati Widyastuti_33010180052.pdf Download (4MB)
	Text Skripsi Rahmawati Widyastuti_33010180052.pdf Download (4MB)
	Text Skripsi Rahmawati Widyastuti_33010180052.pdf Download (4MB)
	Text Skripsi Rahmawati Widyastuti_33010180052.pdf Download (4MB)
	Text Skripsi Rahmawati Widyastuti_33010180052.pdf Download (4MB)
	Text Skripsi Rahmawati Widyastuti_33010180052.pdf Download (4MB)
	Text Skripsi Rahmawati Widyastuti_33010180052.pdf Download (4MB)
	Text Skripsi Rahmawati Widyastuti_33010180052.pdf Download (4MB)
	Text Skripsi Rahmawati Widyastuti_33010180052.pdf Download (4MB)
	Text Skripsi Rahmawati Widyastuti_33010180052.pdf Download (4MB)
	Text Skripsi Rahmawati Widyastuti_33010180052.pdf Download (4MB)
	Text Skripsi Rahmawati Widyastuti_33010180052_Hukum Keluarga Islam S1.pdf Download (4MB)
	Text Skripsi Rahmawati Widyastuti_33010180052_Hukum Keluarga Islam S1.pdf Download (4MB)

Abstract

Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 merupakan peraturan tentang dibolehkannya mencantumkan identitas kepercayaan pada kolom KTP dan PP No. 40 Tahun 2019 Bab VI mengenai Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Pencatatan Perkawinan yang sebelumnya masih mencatatkan perkawinanya ke KUA, seharusnya sekarang tidak perlu dilakukan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Wonogiri ? (2) Bagaimana analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap praktik pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Wonogiri ? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (Field Research), metode pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan narasumber seperti Bapak Giyatno Pratoyo selaku pemuka penghayat kepercayaan Sapta Darma, Mbak Iqas Cahyaning Suwartini selaku pihak perempuan yang meccatatkan perkawinan, Ibu Elis Aryani selaku Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, dan Bapak Sularno selaku Sub Koordinator Perkawinan di Disdukcapil Wonogiri. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa praktik pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma yang umumnya dicatatkan ke KUA. Dilihat dari Hukum Positif, tidak sejalan dengan amanat UU Perkawinan Pasal 2 ayat 1 yang memiliki kosenkuensi Yuridis dan Religius. Padahal dalam ketentuan pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang diikuti Pasal 58 ayat (2) huruf h UU Administrasi Kependudukan telah menempatkan agama dan keyakinan diatur sebagai dua hal yang terpisah secara setara. Juga, sebelumnya sudah ada peraturan mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan dalam PP No. 37 Tahun 2007. Keputusan Disdukcapil dalam melegalkan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma dinilai penulis sudah tepat. Juga, telah sejalan dengan amanat UU Perkawinan. Dapat disimpulkan Perkawinan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Wonogiri sudah sah dilakukan, baik dimata negara maupun hukum. Sebagaimana dalam Hukum Islam maka maslahatnya, adalah mereka harus mencatatkan perkawinanya melalui Disdukcapil setempat. Sehingga dari hal tersebut tidak menyebabkan seseorang merubah status agama ke Islam agar mendapat pengakuan pencatatan perkaiwinan.

Actions (login required)

View Item