Pelaksanaan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Perspektif Teori Keadilan John Rawls

Aulia, Nazila Kharismatul (2024) Pelaksanaan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Perspektif Teori Keadilan John Rawls. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Skripsi Nazila 33030190045y.pdf Download (1MB)
	Text Skripsi Nazila 33030190045y.pdf Download (1MB)
	Text Skripsi Nazila 33030190045y.pdf Download (1MB)

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi, “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Sedangkan, diketahui bersama bahwa pelaksanaan peridode masa jabatan anggota legislatif di Indonesia adalah tidak diatur, hal ini berarti tidak ada pembatasan periode masa jabatan anggota legislatif. Hal tersebut menimbulkan beragam permasalahan, salah satunya ialah ketidaksetaraan yang mana dapat terjadi apabila calon incumbent berulang kali mencalonkan diri dapat menjadi penghalang untuk calon-calon yang baru, hal ini dapat terjadi karena adanya privilege berupa relasi-relasi politik yang jauh lebih banyak dan juga pengalaman yang juga lebih besar. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif bersama dengan cara berpikir deduktif. Pelaksanaan metode penelitian tersebut akan melalui pencarian, pencatatan, dan analisis yang didapatkan dengan cara proses library research atau dalam kata lain penelitian pustaka melalui analisis perundang-undangan terkait, menyelaraskan dengan buku-buku, penelitian-penelitian terdahulu berupa jurnal, makalah, dan karya ilmiah lainnya. Kemudian akan dianalisis dengan perspektif teori terkait yang digunakan yaitu dengan teori keadilan yang digagas oleh John Rawls dalam bukunya yang berjudul A Theory of Justice. Penelitian ini memperoleh hasil analisis bahwa di Indonesia memang tidak ditemukan pembatasan periode masa jabatan anggota legislatif, hal tersebut didasarkan pada beberapa alasan, yaitu karena dianggap telah membatasinya dengan sistem ambang batas, dengan pemilihan yang bukan berasal dari subjek perorang akan tetapi suara partai, dan juga apabila dibatasi bahkan dianggap sebagai pembatasan sistem demokrasi. Untuk itu, ditelaah dalam analisis keadilan menggunakan prinsip keadilan John Rawls. Memperoleh hasil bahwa, tanpa adanya pembatasan periode masa jabatan anggota legislatif tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan menurut John Rawls. Hal itu dikarenakan, calon incumbent yang pada nyatanya memiliki relasi politik dan pengalaman yang lebih banyak, sehingga tidak sesuai dengan prinsip equal liberty principle, difference principle, dan equal opportunity.

Actions (login required)

View Item