IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA BEKASI PERSKPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH ( Studi Kasus di Kelurahan Bintara )

Hidayah, Nurul (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA BEKASI PERSKPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH ( Studi Kasus di Kelurahan Bintara ). Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text Nurul Hidayah.pdf Download (4MB)

Abstract

Kata Kunci : Fiqh Siyasah, Peraturan Daerah, Penanggulangan Bencana Kelurahan Bintara merupakan salah satu perangkat daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah yaitu bencana banjir di Kelurahan Bintara. Akan tetapi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Bintara masih ada beberapa yang belum terealisasikan dengan baik. Dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Bekasi. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana peran Kelurahan Bintara dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kelurahan Bintara dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi penanggulangan bencana di Kelurahan Bintara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam pengimplementasian Perda tersebut dapat dikatakan belum maksimal, dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dalam pembagian bantuan konsumsi maupun keperluan pelayanan sosial tertentu, seperti air minum, sanitasi, transportasi, dan lain-lain. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian bagi pihak Kelurahan Bintara yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terdampak bencana. Ditinjau dalam Fiqh Siyasah ada beberapa yang sudah sesuai dengan fiqh siyasah dan juga ada yang belum sesuai dengan fiqh siyasah. Untuk yang sesuai dengan fiqh siyasah yakni, 1) Prinsip Musyawarah, 2) Prinsip Amanah, 3) Prinsip Kebebasan. Akan tetapi dalam pengimpelementasian Perda tersebut masih adanya yang belum sesuai dengan fiqh siyasah karena dalam 1) Prinsip Keadilan, pada faktanya banyak masyarakat yang mengaku belum mendapatkan bantuan langsung dari pihak kelurahan apabila terjadinya banjir, baik bantuan pangan maupun bantuan logistik. Dan 2) Prinsip Persamaan, karena dalam hak pemenuhan kebutuhan dasar belum terealisasikan secara adil dan merata.

Actions (login required)

View Item