PEMBONGKARAN SPEEDOMETER LISTRIK OLEH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PRESPEKTIF HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Kragilan Jemawan Kec. Jatinom Kab. Klaten)

Wulandari, Maya (2024) PEMBONGKARAN SPEEDOMETER LISTRIK OLEH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PRESPEKTIF HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Kragilan Jemawan Kec. Jatinom Kab. Klaten). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI MAYA WULANDARI.pdf Download (3MB)
	Text SKRIPSI MAYA WULANDARI.pdf Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Wulandari, Maya, 2024 Pembongkaran Speedometer Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara dalam Prespektif Hukum Positif (Studi Kasus di desa Kragilan Jemawan kecamatan Jatinom kabupaten Klaten). Salatiga: Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Endang Sriani, M.H. Kata Kunci: Pembongkaran Speedometer Listrik,Perusahaan Listrik Negara, Hukum Positif. Pembongkaran speedometer listrik di desa Kragilan Jemawan kecamatan Jatinom kabupaten Klaten ini dilakukan oleh PT PLN (Persero) Rayon Tulung Klaten, dimana terdapat beberapa masyarakat terkena imbasnya dari tindakan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana pembongkaran speedometer listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara di desa Kragilan Jemawan kecamatan Jatinom kabupaten Klaten. 2) Bagaimana tinjauan hukum kelistrikan terhadap pembongkaran speedometer listrik secara sepihak oleh PT Perusahaan Listrik Negara dalam prespektif hukum positif di desa Kragilan Jemawan kecamatan Jatinom kabupaten Klaten. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan metode wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan metode alir Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data sampai penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Pembongkaran tersebut dilakukan karena banyak konsumen yang terlambat dalam pembayaran tagihan listrik setiap bulannya. Kemudian, speedometer listrik dibongkar sepihak oleh PLN tanpa pemberitahuan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar konsumen tidak terlambat dan melancarkan misi PLN untuk pembaruan dari Pascabayar ke listrik Prabayar. (2) Pembongkran speedometer listrik yang secara tiba-tiba dari PLN tidak sesuai dengan Pasal 28, 29, 48 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Kelistrikan mengenai pelayanan dan informasi yang kurang baik kepada konsumen serta pemberian sanksi administratif. Proses pembongkaran tanpa adanya surat pemberitahuan terlebih dahulu dan kepada konsumen yang terlambat membayar tagihan listrik kurang dari 3 kali melanggar Pasal 14 Peraturan Menteri ESDM No. 27 tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).

Actions (login required)

View Item