TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP DRIVER GRAB FOOD ATAS ORDERAN FIKTIF DI KOMUNITAS AMBARAWA

awaludin, Arif (2024) TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP DRIVER GRAB FOOD ATAS ORDERAN FIKTIF DI KOMUNITAS AMBARAWA. Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text Skripsi Arif Awaludin.pdf Download (2MB)

Abstract

Perkembangan yang melesat baik dari segi lingkungan sosial, budaya, ekonomi serta perkembangan dunia dapat secara langsung dikaitkan dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi informasi di bidang transportasi juga semakin memudahkan setiap orang. Salah satu contohnya ialah layanan transportasi yang memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat melalui jasa pesan antar baik dalam bentuk barang maupun jasa antar. Akan tetapi dengan berbagai macam kemudahan yang tersaji banyak pula ditemui orderan fiktif yang marak terjadi di lingkungan masyarakat seperti halnya orderan fiktif layanan Grab food di komunitas Ambarawa. Hal ini tentunya menimbulkan kecemasan dan kerugian bagi driver baik kerugian dari segi materi maupun immateril. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tinjauan Hukum Ketenagakerjaan dan Fiqih Muamalah terhadap driver Grab food atas orderan fiktif di komunitas Ambarawa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis empiric. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif yaitu temuan fakta-fakta penelitian yang dituangkan secara logis dan sistematis kemudian dianalisis dijadikan kesimpulan dari penelitian tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama yang terjalin antara pihak Grab dan mitra driver merupakan hubungan kemitraan, dimana para pihak memiliki kedudukan yang setara. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang- undang nokor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait perlindungan hukum bagi pekerja dimana hubungan kerja yang terjalin merupakan hubungan antara pengusaha dan pekerja yang terdapat unsur perintah, upah dan juga perintah. Dalam undang-undang sendiri belum ada aturan hukum yang mengantur terkait perlindungan hukum bagi pihak mitra driver, dalam uu no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat tiga unsur dalam perjanjian kerja yakni unsur pekerjaan, besaran upah dan perintah, namun ketiganya tidak terpenuhi dalam perjanjian kemitraan antara pihak Grab dan mitra driver. Dalam Fiqih muamalah sendiri terdapat aturan terkait kerjasama kemitraan (syirkah) yang menjelaskan terkait aturan-aturan dalam kerjasama kemitraan termasuk dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Namun dari fenomena yang ditemui dari penelitian ini kerugian dalam kerjasama kemitraan ini lebih dibebankan kepada driver dimana driver dirugikan dari segi materi dan immateril seperti kerugian dalam bentuk waktu, tenaga dan kerugian lainnya.

Actions (login required)

View Item