REKONSTRUKSI MEKANISME PEMILIHAN HAKIM AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Nurhayati, Ulfi (2024) REKONSTRUKSI MEKANISME PEMILIHAN HAKIM AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text REKONSTRUKSI MEKANISME PEMILIHAN HAKIM AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.pdf Download (2MB)
	Text REKONSTRUKSI MEKANISME PEMILIHAN HAKIM AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.pdf Download (2MB)
	Text REKONSTRUKSI MEKANISME PEMILIHAN HAKIM AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.pdf Download (2MB)
	Text REKONSTRUKSI MEKANISME PEMILIHAN HAKIM AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.pdf Download (2MB)
	Text REKONSTRUKSI MEKANISME PEMILIHAN HAKIM AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.pdf Download (2MB)
	Text REKONSTRUKSI MEKANISME PEMILIHAN HAKIM AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.pdf Download (2MB)
	Text REKONSTRUKSI MEKANISME PEMILIHAN HAKIM AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.pdf Download (2MB)
	Text REKONSTRUKSI MEKANISME PEMILIHAN HAKIM AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.pdf Download (2MB)
	Text REKONSTRUKSI MEKANISME PEMILIHAN HAKIM AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.pdf Download (2MB)
	Text REKONSTRUKSI MEKANISME PEMILIHAN HAKIM AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.pdf Download (2MB)
	Text REKONSTRUKSI MEKANISME PEMILIHAN HAKIM AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.pdf Download (2MB)
	Text REKONSTRUKSI MEKANISME PEMILIHAN HAKIM AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.pdf Download (2MB)

Abstract

Suatu mekanisme dalam pemilihan hakim agung haruslah berjalan atau dilaksanakan dengan baik dan benar karena dalam proses mekanisme calon hakim agung tersebut sangat berpengaruh untuk memilih hakim agung yang berkualitas. Guna mewujudkan proses pemilihan hakim agung yang berkualitas dan mekanisme pemilihan hakim agung dapat dilaksanakan dengan baik, semestinya mekanisme pada pemilihan hakim agung dilaksanakan secara penuh oleh kekuasaan yudikatif. Namun, pada kenyataannya mekanisme pemilihan hakim agung juga didominasi oleh peran DPR yang pada umumnya adalah lembaga legislatif dan juga merupakan lembaga politik. Walaupun seharusnya DPR hanya berwenang untuk sebatas memberikan persetujuan bukan memilih calon hakim agung. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi menarik untuk dikaji dengan rumusan masalah sebagai berikut ; 1) Bagaimana konstruksi mekanisme pemilihan hakim agung dalam sistem ketatanegaraan?, kemudian 2) Bagaimana rekonstruksi mekanisme pemilihan hakim agung agar terpilih hakim agung yang berkualitas?. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah Metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan atau seleksi calon hakim agung. Bahan hukum yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil pada penelitian ini ialah: 1) Hingga saat ini DPR masih berpengaruh terhadap mekanisme pemilihan hakim agung yang berasal dari latar belakang hakim karier maupun dari latar belakang hakim non karier. Sebagai lembaga politik, hingga saat ini DPR tidak mempunyai kriteria penilaian calon hakim agung untuk memutuskan memberikan persetujuan serta untuk melakukan Fit and Proper Test pada calon hakim agung. Selain itu, DPR juga masih melakukan tes ulang melalui Fit and Proper Test pada calon hakim agung hasil seleksi Komisi Yudisial, walaupun calon hakim agung hasil seleksi Komisi Yudisial yang berlatar belakang hakim non karier juga memiliki pengalaman di bidang hukum yang jauh lebih baik dari hakim karier, namun DPR tetap lebih dominan meloloskan hakim karier untuk diberi persetujuan dan diangkat menjadi hakim agung oleh presiden. 2) Rekonstruksi mekanisme pemilihan hakim agung dapat dilakukan melalui mengamandemen UUD 1945, serta merevisi undang-undang tentang pemilihan atau seleksi calon hakim agung agar terpilih hakim agung yang berkualitas.

Actions (login required)

View Item