PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN DEMAK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Niswah, Naily Nayyirotun (2024) PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN DEMAK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Skripsi Naily Nayyirotun Niswah_33030190020.pdf Download (3MB)
	Text Skripsi Naily Nayyirotun Niswah_33030190020.pdf Download (3MB)
	Text Skripsi Naily Nayyirotun Niswah_33030190020.pdf Download (3MB)
	Text Skripsi Naily Nayyirotun Niswah_33030190020.pdf Download (3MB)
	Text Skripsi Naily Nayyirotun Niswah_33030190020.pdf Download (3MB)
	Text Skripsi Naily Nayyirotun Niswah_33030190020.pdf Download (3MB)
	Text Skripsi Naily Nayyirotun Niswah_33030190020.pdf Download (3MB)

Abstract

Niswah, Naily Nayyirotun (2024). Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Demak Perspektif Fiqh Siyasah. Fakultas Syariah. Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Dosen Pembimbing : Ahmadi Hasanudin Dardiri, M.H. Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima, Fiqh Siyasah. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu aparat daerah yang bertugas untuk menegakkan Peraturan Daerah serta menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Kabupaten Demak memiliki peraturan yang terdapat dalam Pasal 31 Perda Kabupaten Demak No.4 Tahun 2019 mengenai kewenangan Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap gangguan ketertiban umum. Gangguan ketertiban umum yang sering dijumpai di Kabupaten Demak yaitu gangguan tertib jalan mengenai pedagang kaki lima yang berada di zona merah. Tetapi hingga saat ini masih terdapat banyak pedagang kaki lima yang berjualan di zona merah, sehingga hal ini menarik untuk ditelaah (1) Bagaimana pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Demak? (2) Bagaimana pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Demak perspektif Fiqh Siyasah? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum non-doktrinal yang menggunakan pendekatan hukum empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan Bapak Agus Sukiyono selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Demak, Bapak Sardi Teong selaku Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum dan Daerah, Bapak Amin Wibowo selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, pedagang kaki lima yang berada di zona merah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, dukumen yang berkaitan dengan pembahasan mengenai pelaksanaan penertiban Satpol PP terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Demak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban Satpol PP terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Demak yang berada di zona merah belum optimal. Satpol PP dalam melaksanakan kewenangannya menggunakan tindakan perevetif dan represif. Tindakan preventif belum dilakukan secara menyeluruh terhadap PKL, tindakan represif belum sepenuhnya memberikan efek jera terhadap PKL. Kewenangan Satpol PP dalam melakukan penertiban sesuai dengan lembaga wilayatul hisbah yang terdapat dalam fiqh siyasah. Kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki kewenangan dalam pengawasan. Lembaga wilayatul hisbah mempunyai fungsi amar ma’ruf nahi munkar seperti Satpol PP dalam melaksankan tugas dan fungsinya dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima.

Actions (login required)

View Item