IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2013 DAN SIYASAH SYAR’IYYAH (Studi di Kota Magelang)

Ramadhanty, Salsabila (2024) IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2013 DAN SIYASAH SYAR’IYYAH (Studi di Kota Magelang). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Skripsi Salsabila Ramadhanty_33030190031.pdf Download (4MB)
	Text Skripsi Salsabila Ramadhanty_33030190031.pdf Download (4MB)
	Text Skripsi Salsabila Ramadhanty_33030190031.pdf Download (4MB)
	Text Skripsi Salsabila Ramadhanty_33030190031.pdf Download (4MB)
	Text Skripsi Salsabila Ramadhanty_33030190031.pdf Download (4MB)
	Text Skripsi Salsabila Ramadhanty_33030190031.pdf Download (4MB)
	Text Skripsi Salsabila Ramadhanty_33030190031.pdf Download (4MB)
	Text Skripsi Salsabila Ramadhanty_33030190031.pdf Download (4MB)

Abstract

Ramadhanty, Salsabila. 2024. Implementasi Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 dan Siyasah Syar’iyyah (Studi di Kota Magelang). Skripsi. Fakultas Syari’ah. Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Ahmadi Hasanuddin Dardiri, M.H. Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah Kota Magelang, Siyasah Syar’iyyah Pemerintah Daerah Kota Magelang memiliki tugas dan fungsi dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sesuai aturan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013. Pemerintah Daerah tersebut yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satpol PP Kota Magelang. Di Kota Magelang masih terlihat banyak pedagang kaki lima yang berdagang tidak pada tempatnya. Hal ini tidak sesuai dengan aturan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013, serta mengganggu ketertiban lalu lintas maupun pejalan kaki. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 dan Siyasah Syar'iyyah terhadap tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Magelang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berasal dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Magelang telah melaksanakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sesuai dengan aturan yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang meliputi: 1) Relokasi; 2) Penertiban, 3) Pembinaan, 4) Sanksi. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sudah sejalan dengan siyasah syar'iyyah yaitu prinsip nomokrasi islam khususnya prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, dan prinsip keadilan. Akan tetapi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Magelang belum maksimal. Demikian adanya karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Pemerintah Daerah Kota Magelang menemui beberapa kendala.

Actions (login required)

View Item