PERAN DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN SRAGEN DALAM PENYELENGGARAAN PENCATATAN KEUANGAN PADA PELAKU UMKM PERSPEKTIF PERATURAN EMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Zudistira, Zaza (2024) PERAN DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN SRAGEN DALAM PENYELENGGARAAN PENCATATAN KEUANGAN PADA PELAKU UMKM PERSPEKTIF PERATURAN EMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH. Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text SKRIPSI ZAZA ZUDISTIRA 33020190025.pdf Download (3MB)

Abstract

Kata kunci: Dinas Koperasi dan UKM, Pencatatan Keuangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM), Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian bangsa Indonesia. Seiring dengan pentingnya keberadaan UMKM tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan UMKM dalam rangka mendukung keberadaan UMKM. Meskipun demikian, dalam pelaksanaanya sendiri pemberdayaan UMKM masih cenderung kurang maksimal mengingat apabila mengacu pada sistem pemerintahan di Indonesia. Yang menjadi permasalahannya adalah serigkali Pemerintah Daerah tidak memiliki aturan yang mendukung peraturan yang telah diciptakan oleh pemerintah pusat sehingga akibatnya tujuan yang hendak dicapai yang dalam hal ini adalah Pemberdayaan UMKM menjadi tidak maksimal pelaksananya Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Dengan pendampingan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sragen. Data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi,dan dokumentasi serta hal pendukung lainnya di peroleh secara langsung atau tiak langsung dari informan. Peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sragen dalam memberdayakan dan mengembangkan UMKM di Kabupaten Sragen terbagi menjadi tiga peran, yaitu sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sragen telah melakukan berbagai upaya seperti program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada UMKM binaan. Dari hasil penelitian dan berdasar pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, peran pemerintah dalam pendampingan dan pemanfaatan fasilitas mengenai pencatatan laporan keuangan pada pelaku UMKM binaan belum dijalankan dengan maksimal. Dimana Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sragen hanya memberikan motivasi serta pengarahan kepada UMKM binaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sragen ini belum dijalankan secara efektif.

Actions (login required)

View Item