PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN FIQH SIYASAH

Najmuddin, (2024) PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN FIQH SIYASAH. Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text SKRIPSI Najmuddin.pdf Download (1MB)

Abstract

Kata Kunci : KUHP, Hukum Positif Indonesia, Fiqh Siyasah Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang pembentukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menurut hukum positif Indonesia ? Serta bagaimana pembentukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam tinjauan Fiqh Siyasah ? Penelitian ini merupakan penelitian hukum doctrinal yakni penelitian yang bersumber dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang- undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini, kemudian di analisis menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang didasarkan pada hukum positif Indonesia dan teori Fiqh Siyasah. Hasil penelitian pembentukan KUHP belum dilakukan sesuai dengan pasal 96 ayat 4 UU Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang P3 karena tidak melakukan partisipasi yang bermakna (meaningful participation). Jika dikaitkan dengan pembentukan KUHP Indonesia maka terdapat aspek musyawarah dalam Fiqh Siyasah yang dilanggar karena tidak melibatkan partisipasi dari masyarakat luas. Terdapat beberapa pasal yang dianggap bertentangan dengan aspek maslahat dalam kajian Fiqh Siyasah, yakni permasalahan undang-undang KUHP tersebut tidak terlepas dari tercabutnya hak- hak warga. Terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang baru direvisi bertentangan dengan kewajiban hukum internasional Indonesia sehubungan dengan prinsip dasar hak asasi manusia

Actions (login required)

View Item