Penolakan izin poligami perspektif KHI dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 3 ayat (2) (studi putusan pengadilan agama Mungkid nomor 1469/pdt.g/pa.mkd)

purwanti, Diyan ayu (2024) Penolakan izin poligami perspektif KHI dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 3 ayat (2) (studi putusan pengadilan agama Mungkid nomor 1469/pdt.g/pa.mkd). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI DIYAN AYU PURWANTI (1).pdf Download (2MB)
	Text SKRIPSI DIYAN AYU PURWANTI (1).pdf Download (2MB)
	Text SKRIPSI DIYAN AYU PURWANTI (1).pdf Download (2MB)
	Text SKRIPSI DIYAN AYU PURWANTI (1).pdf Download (2MB)
	Text SKRIPSI DIYAN AYU PURWANTI (1).pdf Download (2MB)
	Text SKRIPSI DIYAN AYU PURWANTI (1).pdf Download (2MB)
	Text SKRIPSI DIYAN AYU PURWANTI (1).pdf Download (2MB)

Abstract

Diyan Ayu Purwanti. 2024. “Penolakan Izin Poligami Perspektif KHI dan Undang-undang 1974 Pasal 3 Ayat (2) (Studi Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd)”. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing, Dr. Ali Geno Berutu, MA.Hk. Kata Kunci: Poligami, Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd Permohonan Izin Poligami dalam Putusan Nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd di Pengadilan Agama Mungkid oleh pemohon dengan alasan telah menghamili calon istri kedua ditolak. Akan tetapi dalam KHI Pasal 53 Ayat (1) menyatakan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dengan pandangan tersebut menjadi dasar penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mungkid mengenai penolakan izin poligami terhadap wanita yang telah hamil, apakah putusan tersebut memberikan kemaslahatan atau kemadhorotan. Jenis Penelitian yang digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normative (legal research). Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis atau lisan dari obyek yang diamati. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dalam pengumpulan data, sedangkan sumber data sekunder dengan hasil yang diperoleh dari sumber lain seperti kajian buku- buku, karya ilmiah serta perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian dengan cara wawancara (interview) dan Dokumentasi. Penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum. Hasil penelitian dalam kasus ini Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pernikahan antara pemohon dan calon istri keduanya yang bersifat sementara atau disebut dengan kawin mut’ah. Alasan poligami hanya untuk kepentingan status anak dan setelah anak dari istri kedua lahir maka dalam perjanjian pemohon akan menceraikan istri keduanya. Pandangan KHI dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat (2) tentang peraturan poligami dibolehkan akan tetapi terdapat ketentuan-ketentuan permohonan izin poligami. sedangkan dalam perkara ini Hakim menolak karena alasan di atas dan dalam perkara ini Majelis Hakim memilih menyelamatkan pernikahan pertama yang sudah jelas sah di mata agama maupun Negara.

Actions (login required)

View Item