ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XX/2022 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Romadhon, Mohammad Najih (2024) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XX/2022 TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI SIAP .pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI SIAP .pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI SIAP .pdf Download (1MB)

Abstract

Kemunculan sejumlah mantan terpidana yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif telah menimbulkan polemik di Indonesia. Publik khawatir bahwa kehadiran mantan narapidana akan mencoreng moralitas dan etika politik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh para wakil rakyat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang dinyatakan conditionally unconstitutional (inkonstitusional bersyarat) oleh hakim, menggariskan bahwa mantan narapidana dieperbolehkan maju sebagai calon anggota legislatif sepanjang memenuhi persyaratan. Menarik untuk kemudian dikaji bagaimana isi putusan MK 87/PUU-XX/2022 dan bagaimana Putusan MK No.87/PUU-XX/2022 dikaji darı perspektif Maslahah Mursalah, sebuah prinsip dalam hukum Islam yang mengedepankan kemaslahatan umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (pustaka research) dengan menggunakan teori maslahah mursalah untuk memperkuat konsep dan pemahaman tentang objek yang akan diteliti. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakan, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang memfokuskan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan MK No.87/PUUXX/2022, dalam perspektif Maslahah Mursalah menurut teori kemaslahatan Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi, putusan ini bertujuan menjaga integritas politik, mencegah korupsi, dan memperkuat kepercayaan publik. Keputusan ini sejalan dengan prinsip-prinsip syari’at dalam menjaga keadilan dan keutuhan masyarakat. Namun, respons negatif dari masyarakat menunjukkan bahwa stigma terhadap mantan narapidana, terutama koruptor, masih menjadi perhatian utama. Menimbang antara kemaslahatan dan kemudharatan dari keseluruhan putusan tersebut, Maslahah Mursalah mendukung kebijakan yang menjaga kemaslahatan umum, yaitu integritas politik dan kepercayaan publik, yang lebih luas dampaknya daripada hak individu untuk mencalonkan diri. Meskipun hak asasi manusia dan reintegrasi sosial adalah penting, kemaslahatan masyarakat luas harus lebih diutamakan dalam kasus ini.

Actions (login required)

View Item