ANALISIS PENGABAIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 24 P/HUM/2023 OLEH KPU RI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

Kamahadi, Sarah (2024) ANALISIS PENGABAIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 24 P/HUM/2023 OLEH KPU RI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Sarah Kamahadi.pdf Download (2MB)
	Text Sarah Kamahadi.pdf Download (2MB)
	Text Sarah Kamahadi.pdf Download (2MB)

Abstract

Kamahadi, Sarah. 2024. Analisis Pengabaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 oleh KPU RI Perspektif Siyasah Syar’iyyah. Skripsi, Salatiga: Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Cholida Hanum, S.H., M.H. Kata Kunci: Putusan, Mahkamah Agung, KPU RI, Siyasah Syar’iyyah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai pengabaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 oleh KPU RI melalui Perspektif Siyasah Syar’iyyah. Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 mengadili perkara yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Hadar Nafis Gumay, Titi Anggraini, Wahidah Suaib tentang keterwakilan perempuan yang tertulis pada PKPU pasal 8 ayat 2 tahun 2023. Jenis penenlitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pengambilan data menggunakan library research atau kepustakaan. Sumber data primer diambil dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, PKPU Nomor 10 Tahun 2023, Surat Dinas Nomor 1075.P.04.L dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa setelah disahkanya peraturan komisi pemilihan umum atau PKPU Nomor 10 Tahun 2023 banyak terjadi penolakan yang dilakukan sejumlah kalangan terhadap peraturan tersebut. Sehingga setelah banyak penolakan yang terjadi, diajukanlah judicial review yang dilakukan di Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung mengabulkan untuk merubahnya. Akan tetapi setelahnya KPU hanya meminta pendapat dari DPR. Kemudian DPR justru menolak untuk melakukan revisi, sehingga keputusan yang dilakukan KPU hanya mengikuti keputusan dari DPR untuk tidak merevisi peraturan tersebut. KPU juga hanya memberikan surat dinas kepada setiap partai politik untuk memenuhi minimal 30% keterwakilan perempuan. Lalu terjadilah pengabaian yang dilakukan oleh KPU terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023. Jika diliat dari kedudukan kaum perempuan di dalam berpolitik, Islam juga memberikan hak politik untuk menjadikan cerminan bagi kaum perempuan dalam konteks status yang bermartabat dan terhormat di dalam sudut pandang Islam. Siyasah Syar’iyyah adalah sebuah kebijakan yang dibuat oleh para penguasa dimana diharapkan dapat menciptakan suatu kemaslahatan dengan menjaga ajaran syariat.Tujuan utama siyasah syar’iyyah adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang diharapkan terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.

Actions (login required)

View Item