IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DESA WISATA PERSPEKTIF PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA DAN FIQH SIYASAH (Studi di Kabupaten Pati)

amin, Moh nasikhun (2024) IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DESA WISATA PERSPEKTIF PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA DAN FIQH SIYASAH (Studi di Kabupaten Pati). Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text SKRIPSI_AMIN_PERPUSTAKAAN_HTN19.pdf Download (4MB)

Abstract

Desa wisata adalah suatu kondisi dimana desa itu menyajikan keindahan dan keaslian suasana kehidupan pedesaan. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan desa wisata di Kabupaten Pati dan apakah sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata serta dalam pandangan Islam yaitu Fiqh Siyasah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat diskriptif analisis. Yaitu penelitian dengan mengumpulkan data mengenai implementasi pengelolaan desa wisata di Kabupaten Pati ditinjau dari peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata dan hukum Islam yaitu Fiqh Siyasah. Penelitian ini menggunakan dua sumber data , yaitu data primer yang berupa data hasil wawancara dan observasi, serta data sekunder yang berupa buku, jurnal, internet dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan desa wisata di Kabupaten Pati masih kurang maksimal, dari 9 desa wisata rintisan terdapat 3 desa wisata yang terancam gulung tikar. Dan dari 3 desa wisata terdapat 1 desa wisata yang sudah tidak layak dikategorikan berkembang. Dikarenakan kurangnya pelatihan dan pengawasan, penguatan kelembagaan, dan kurangnya SDM. Dalam implementasi Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata. Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Bab IV Pasal 16, baru 5 desa wisata yang sudah mendapatkannya secara rutin, Pembinaan dan Pengawasan pada Bab VI Pasal 26, baru 5 desa wisata yang sudah mendapatkannya secara rutin, dan Pengelolaan Kelembagaan Desa Wisata pada Bab II Pasal 4, sudah ada 7 desa wisata yang mendapatkannya secara rutin. Sedangkan dalam hukum Islam yaitu Fiqh Siyasah ada 6 prinsip yang digunakan yaitu prinsip kedaulatan, keadilan, musyawarah, persamaan, hak dan kewajiban,dan prinsip Amar ma’ruf nahi munkar. Dalam melaksanakan program desa wisata, pemerintah harus menerapkan 6 prinsip tersebut karena disetiap prinsip akan saling berkesinambungan sehingga dapat menciptakan kesempurnaan yang akan mendatangkan kebaikan.

Actions (login required)

View Item