TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM PENGAWASAN TEMPAT KARAOKE DI KABUPATEN JEPARA

, Muhamad Wisnu Murti Fiqari (2024) TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM PENGAWASAN TEMPAT KARAOKE DI KABUPATEN JEPARA. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM PENGAWASAN TEMPAT KARAOKE DI KABUPATEN JEPARA.pdf Download (4MB)
	Text TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM PENGAWASAN TEMPAT KARAOKE DI KABUPATEN JEPARA.pdf Download (4MB)
	Text TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM PENGAWASAN TEMPAT KARAOKE DI KABUPATEN JEPARA.pdf Download (4MB)
	Text TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM PENGAWASAN TEMPAT KARAOKE DI KABUPATEN JEPARA.pdf Download (4MB)

Abstract

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah lembaga teknis Pemerintahan Kabupaten Jepara yang tugas dan fungsinya mengawasi bidang pariwisata serta kebudayaan. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah penyelenggaraan usaha pariwisata khususnya hiburan karaoke yang diketahui melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Tujuan dari peneitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dalam pengawasan usaha pariwisata khususnya karaoke berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dalam perspektif teori konstruksi sosial Berger dan Luckman. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field research) dengan menggunakan pendekatan Socio Legal. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif yaitu temuan fakta-fakta penelitian yang dituangkan secara logis dan sistematis kemudian menjadi kesimpulan dari penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam hal pengawasan usaha pariwisata berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata belum berjalan maksimal khususnya terkait usaha hiburan karaoke. Dengan ditemukan fakta masih banyak hiburan karaoke yang tidak sebagai fasilitas hotel dan restoran serta masih ditemukan miras dan naspza serta tindak prostitusi akibat adanya pemandu karaoke. Pengawasan yang dilakukan hanya pada bentuk perijinan usaha. Teori Konstruksi sosial Berger dan Luckman mengatakan kontruksi sosial akan terus menerus mempengaruhi dan membentuk tingkah laku individu di masyarakat mengikuti apa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Konstruksi sosial tersebut telah membuat gaya hidup masyarakat Kabupaten Jepara menjadi meningkat namun kearah yang negatif terlebih dengan adanya tempat hiburan karaoke di Kabupaten jepara. Masyarkat dan pengusaha hiburan karaoke menolak dengan sadar proses pengawasan dan lebih mengutamakan pendapat dan keuntungan sendiri sehingga mengabaikan peraturan, hukum, dan norma yang sudah ada. Adanya konstruksi sosial di masyarakat yang membuat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata tidak berjalan sesuai dengan peraturan tersebut.

Actions (login required)

View Item