ANALISIS YURIDIS BENTURAN KEPENTINGAN ANTARA PAGUYUBAN PEDAGANG PASAR “TIBAN” DENGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SALATIGA

putri, Qori'atul eka (2024) ANALISIS YURIDIS BENTURAN KEPENTINGAN ANTARA PAGUYUBAN PEDAGANG PASAR “TIBAN” DENGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SALATIGA. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text REV.PASCA SIDANG 2.pdf Download (2MB)
	Text REV.PASCA SIDANG 2.pdf Download (2MB)

Abstract

Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga merupakan jalan arteri primer yang secara eksiting telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 3 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga tahun 2023-2043 yang didukung dengan peraturan yang mengikat didalamnya, secara kewenangan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga merupakan wewenang Pemerintah PUPR sehingga Pemerintah Kota Salatiga tidak memiliki kewenangan atas timbulnya perilaku paguyuban pedagang pasar tiban di Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan jenis penelitian non doktrinal menggunakan metode pendekatan socio legal. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara. Adapun informan tersebut yaitu Aparat Satpol PP Kota Salatiga, paguyuban pedagang Margorejo di Pasar Tiban Kota Salatiga. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen, buku, jurnal, perundang-undangan dan data pendukung yang berkaitan dengan benturan kepentingan antara paguyuban pedagang pasar tiban dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pola perilaku paguyuban pedagang Pasar Tiban di Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga dalam rangka pemenuhan kebutuahan ekonomi berbenturan kepentingan dan tidak sejalan dengan tugas fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak hukum non yustisial daerah. (2) secara yuridis perilaku Paguyuban Pedagang Pasar Tiban bertentangan dengan Perda Salatiga nomor 3 tahun 2023 tentang RTRW, Peraturan Pemerintah no 34 tahun 2006 tentang jalan, undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum, Perda Salatiga nomor 4 tahun 2015 tentang PKL, dan Perda Salatiga nomor 1 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan, kesehatan, ketertiban umum sebagai produk dari substansi hukum yang menjadi tugas Satpol PP sebagai struktur hukum dalam penegakkannya. Pedagang Pasar Tiban pada umunya lebih mudah memahami hukum dan kebiasaan yang ada dan sudah berkembang dimasyarakat dari pada hukum positif. Di Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga hukum dipaksa berjalan berdampingan dengan aktivitas paguyuban pedagang Pasar Tiban yang memperjuangkan pemenuhan kesejahteraan dibidang ekonomi.

Actions (login required)

View Item