EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 92/DSN-MUI/IV/2014 (Studi Kasus BMT MM Kabupaten Jepara)

Afinita, Dwi Mei (2024) EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 92/DSN-MUI/IV/2014 (Studi Kasus BMT MM Kabupaten Jepara). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text DWI MEI AFINITA SKRIPSI.pdf Download (2MB)
	Text DWI MEI AFINITA SKRIPSI.pdf Download (2MB)
	Text DWI MEI AFINITA SKRIPSI.pdf Download (2MB)
	Text DWI MEI AFINITA SKRIPSI.pdf Download (2MB)
	Text DWI MEI AFINITA SKRIPSI.pdf Download (2MB)
	Text DWI MEI AFINITA SKRIPSI.pdf Download (2MB)
	Text DWI MEI AFINITA SKRIPSI.pdf Download (2MB)
	Text DWI MEI AFINITA SKRIPSI.pdf Download (2MB)
	Text DWI MEI AFINITA SKRIPSI.pdf Download (2MB)
	Text DWI MEI AFINITA SKRIPSI.pdf Download (2MB)
	Text DWI MEI AFINITA SKRIPSI.pdf Download (2MB)
	Text DWI MEI AFINITA SKRIPSI.pdf Download (2MB)
	Text DWI MEI AFINITA SKRIPSI.pdf Download (2MB)
	Text DWI MEI AFINITA SKRIPSI.pdf Download (2MB)
	Text DWI MEI AFINITA SKRIPSI.pdf Download (2MB)
	Text DWI MEI AFINITA SKRIPSI.pdf Download (2MB)
	Text DWI MEI AFINITA SKRIPSI.pdf Download (2MB)
	Text DWI MEI AFINITA SKRIPSI.pdf Download (2MB)
	Text DWI MEI AFINITA SKRIPSI.pdf Download (2MB)
	Text DWI MEI AFINITA SKRIPSI.pdf Download (2MB)
	Text DWI MEI AFINITA SKRIPSI.pdf Download (2MB)

Abstract

Afinita Dwi Mei. 2024. Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Perspektif UU Nomor 42 Tahun 1999 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 (Studi Kasus BMT MM Kabupaten Jepara). Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Endang Sriani, M.H. Kata Kunci: Eksekusi, Jaminan fidusia dan Baitul Mall wat Tamwill. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda yang dijadikan sebagai jaminan bagi pelunasan utang yang memberikan kedudukan diutamakan bagi penerima fidusia dari kreditur lainnya. Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib dipendaftaran, namun hal ini saringkali diabaikan oleh penerima fidusia. seperti halnya di Baitul Mall wat Tamwill (BMT) MM kabupaten Jepara, terkait pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah dengan menggunakan jaminan fidusia tidak didaftarkan. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi pihak BMT dan nasabah yang melakukan pembiayaan. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengkajinya. Dengan rumusahan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana mekanisme eksekusi jaminan fidusia di BMT MM kabupaten Jepara, 2) Bagaimana eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan di BMT MM kabupaten Jepara persepektif UU Nomor 42 tahun 1999 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, objek penelitian di Baitul Mall wat Tamwill (BMT) MM kabupaten Jepara dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam hal pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan. Teknik keabsahan data mengunakan metode triangulasi sumber, teknik, waktu, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) BMT MM melakukan eksekusi jaminan fidusia terhadap nasabah yang tidak melunasi utangnya, kemudian benda yang dijadikan jaminan fidusia tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia. BMT MM melakukan eksekusi secara langsung tanpa menggunakan putusan pengadilan. 2) Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999 bahwa setiap benda yang menjadi jaminan fidusia wajib didaftarkan, eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan harus melalui putusan pengadilan dan eksekusi yang dilakukan BMT MM terdapat ketidakjelasan dalam penjualan atau pelelangan serta tidak adanya traspransi hasil dari penjualan objek jaminan fidusia kepada nasabah. Sedangkan Fatwa DSN-MUI 92/DSN-MUI/IV/2014 menjelaskan bahwa penjualan objek jaminan fidusia harus berdasarkan dengan prinsip syari’ah yaitu terhindar unsur gharar atau ketidakjelasan.

Actions (login required)

View Item