ANALISIS PENETAPAN GARIS SEMPADAN RAWA PENING DALAM PERSPEKTIF AL-MILKIYYAH DAN TEORI HEGEMONI

PARID, (2024) ANALISIS PENETAPAN GARIS SEMPADAN RAWA PENING DALAM PERSPEKTIF AL-MILKIYYAH DAN TEORI HEGEMONI. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Analisis Penetapan Garis Sempadan Rawa Pening Dalam Perspektif al-Milkkiyah dan Teori Hegemoni.pdf Download (2MB)
	Text Analisis Penetapan Garis Sempadan Rawa Pening Dalam Perspektif al-Milkkiyah dan Teori Hegemoni.pdf Download (2MB)

Abstract

Parid (2024). Analisis Penetapan Garis Sempadan Rawa Pening Dalam Perspektif Al-Milkkiyah dan Teori Hegemoni. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Salatiga. Pembimbing Dr. Ali Geno Berutu, MA.Hk. Kata Kunci : Garis Sempadan, Al-Milkkiyah, Teori Hegemoni Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh Keputusan Menteri PUPR No. 365/ KPTS/ M/ 2020 Tentang Penetapan Garis Sempadan Danau Rawa Pening Pada Wilayah Sungai Jratunseluna, yang mana implikasi keputusan berakibat pada kepemilikan tanah masyarakat karena terjadi pengambilalihan yang dijelaskan pada poin keempat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa : Penetapan Garis Sempadan belum sesuai dengan peralihan kepemilikan islam (Al-Milkkiyah) Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dikarenakan penetapan dan pematokan garis sempadan yang dilakukan oleh pemerintah tidak dilakukan jual beli atau ganti rugi terlebih dahulu kepada pemilik tanah yang terdampak maka dari itu perbuatan yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk kedzhaliman dan melanggar syariat islam terkait dengan kesewanangan-wenagan menerbitkan keputusan yang kemudian merampas hak pengunaan manfaat tanah masyarakat karena melakukan pengambilalihan kepemilikan individu menjadi kepemilikan negara. Konflik Sosial yang terjadi merupakan bentuk dominasi, sebagaimana yang disampaikan oleh gramsci. Bentuk dominasi yang dilakukan yaitu mengeluarkan ketetapan hukum untuk kemudian mengatur tanah milik masyarakat secara paksa tanpa ada konsensus atau kesepakatan dan mengandung konsekuensi yang mengakibatkan ketakutan dikalangan masyarakat. Terlebih lagi pengarahan aparatur negara dalam hal ini TNI untuk meredam penolakan masyarakat menjadi penguat bahwa dominasi ini terjadi dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan dalam klasifikasi tingkatan hegemoni yang dilakukan pemerintah tehadap masyarakat di sekitar danau rawa pening termasuk kedalam tingkatan hegemoni yang merosot (decadent hegemony). Dominasi yang dilakukan terhadap masayarakat tidak seluruhnya dipatuhi, bahkan ditentang seperti beberapa upaya yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar rawa pening yang menyuarakan penolakan mereka, namun penolakan yang dilakukan tidak di sertai perbuatan-perbuatan yang konkret dan tidak menghasilkan solusi secara sempurna.

Actions (login required)

View Item