MAULANA, NIETHAN BAGAS (2024) REFORMULASI PERAN OMBUDSMAN RI DALAM PENEGAKAN WHISTLE BLOWING SYSTEM DI INDONESIA (Perspektif Teori Auxiliary State Organs Dan Teori Kewenangan). Other thesis, IAIN SALATIGA.
Text
Niethan Bagas Maulana.pdf Download (1MB) |
|
Text
Niethan Bagas Maulana.pdf Download (1MB) |
Abstract
Ombudsman RI merupakan sebuah bagian dari lembaga negara pembantu atau yang sering disebut dengan istilah (auxiliary state organ). Lembaga ombudsman memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring dan pemeriksaan berbagai laporan berdasarkan aduan yang diberikan masyarakat mengenai sistem penyelenggaraaan negara melalui sistem delik aduan (whistleblowing system) yang telah dimiliki Ombudsman RI. Atas tugas dan fungsi lembaga Ombudsman yang dinilai strategis ini yang telah ditinjau dalam perspektif teori (auxiliary state organs) dan teori kewenangan ini diharapkan lembaga ini dapat menjaga kestabilan antar berbagai lembaga lain di negara Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum doktrinal serta pendekatan penelitian yuridis normatif karena penelitian ini mengambil sebuah isu hukum sebagai bentuk sistem norma seperti peraturan perundang-undangan. bahan hukum primer diperoleh melalui berbagai macam sumber antara lain, peraturan perundangundangan dan dokumen negara, kemudian data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan lembaga Ombudsman RI. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini bersifat kepustakaan atau (library research) dengan menggunakan metode analisis data berbentuk penafsiran terkait korelasi bahan hukum primer dengan sekunder. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan formulasi awal menunjukkan bahwa lembaga Ombudsman memiliki peran yang sangat krusial dalam mengawasi sistem penyelenggaraan pelayanan publik melalui mekanisme (whistleblowing systemnya), namun pada saat ini produk yang dapat dihasilkan lembaga Ombudsman hanyalah berupa rekomendasi. kemudian arah reformulasi dalam hal ini memiliki maksud guna memperkuat kembali peran Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas, dengan mengintegrasikan semua mekanisme pelaporan menjadi terpusat kepada lembaga Ombudsman agar lembaga ini lebih efektif dalam menangani dan menindaklanjuti laporan serta kewenangan pada lembaga ini perlu diperkuat kembali agar Ombudsman nantinya dapat menghasilkan produk berupa sanksi administratif seperti pencabutan izin operasional maupun wewenang serta denda administratif kepada instansi maupun lembaga terkait.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | Ilmu Ekonomi,Politik, Sosial, Budaya dan Pertahanan Negera |
Depositing User: | Unnamed user with email bimoharyosetyoko@iainsalatiga.ac.id |
Date Deposited: | 18 Oct 2024 21:29 |
Last Modified: | 18 Oct 2024 21:29 |
URI: | http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/21731 |
Actions (login required)
View Item |