PERJANJIAN BAKU DALAM PEMBIAYAAN AKAD RAHN TASJILY DITINJAU DARI POJK NOMOR 22/2023 DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 68/DSN-MUI/III/2008 (Studi Kasus Di BMT ASTA Cabang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara )

Cahyani, Heni Fuji Nur (2024) PERJANJIAN BAKU DALAM PEMBIAYAAN AKAD RAHN TASJILY DITINJAU DARI POJK NOMOR 22/2023 DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 68/DSN-MUI/III/2008 (Studi Kasus Di BMT ASTA Cabang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara ). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text HENI FUJI NUR CAHYAHYAI _33020200046 (HES).pdf Download (3MB)
	Text HENI FUJI NUR CAHYAHYAI _33020200046 (HES).pdf Download (3MB)
	Text HENI FUJI NUR CAHYAHYAI _33020200046 (HES).pdf Download (3MB)
	Text HENI FUJI NUR CAHYAHYAI _33020200046 (HES).pdf Download (3MB)

Abstract

Fuji Nur Cahyani, Heni. Perjanjian Baku Dalam Pembiayaan Rahn Tasjily Ditinjau Dari Pojk Nomor 06/Pojk.07/2022 Dan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 (Studi Kasus Di Bmt Asta Cabang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara ), Skripsi, Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Universitas Islam Negeri Salatiga, Pembimbing : Kholifatun Nur Mustofa, M.H Kata Kunci : Perjanjian Baku, Rahn Tasjily, POJK Nomor 22/2023, Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN MUI/III/2008 Perjanjian baku merupakan hal yang dilakukan oleh lembaga keuangan, begitupun BMT ASTA menggunakan perjanjian baku dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. BMT ASTA merupakan salah satu BMT di jepara yang menerapkan akad rahn tasjily dengan menggunakan perjanjian baku yang mana rahn tasjily merupakan akad yang tidak semua BMT di jepara menerapkan, sehingga kajian ini terfokus pada BMT ASTA. Fokus penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian baku rahn tasjily yang ada di BMT ASTA, bagaimana tinjauan POJK Nomor 22/2023dan juga Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 terhadap pelaksanaan perjanjian baku rahn tasjily. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian baku dan bagaimana ditinjau dari POJK Nomor 22/2023 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan tujuan menjelaskan sebuah masalah yang telah diteliti berdasarkan data yang diperoleh yang berkaitan dengan Pelaksanaan perjanjian Baku dan Isi dari perjanjian baku. Subyek penelitian merupakan 3 orang baik staff pusat maupun staff cabang BMT ASTA Cabang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dan 3 orang nasabah yang melakukan pembiayaan rahn tasjily di BMT ASTA Cabang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Hasil penelitian penulis menemukan bahwa, pelaksanaan perjanjian baku rahan tasjily di BMT ASTA Cabang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yaitu, nasabah melakukan pengajuan pembiayaan dengan membawa KTP,KK, Surat nikah berupa Fotocopy dan BPKB baik sepeda motor ataupun mobil untuk dilakukan verifikasi data. Setelah itu dilaksanakan analisis dan pengambilan keputusan pembiayaan kepada nasabah dan nasabah datang kekantor BMT ASTA untuk melakukan akad dan pencairan dana pembiayaan. Berdsarkan dengan POJK Nomor 22/2023 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan perjanjian baku yang dilaksanakan di BMT ASTA Cabang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara belum sepenuhnya melaksanakan amanat sebagaimana peraturan otoritas jasa keuangan. Diantaranya BMT tidak memberikan informasi secara jelas kenasabah, tidak memberikan salinan perjanjian sehingga nasabah tidak mengetahui resiko yang akan terjadi dan dalam perjanjian baku tersebut memuat klausula eksoneransi yang merugikan nasabah. Adapun klausula eksoneransi yang tercantum yakni menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh konsumen. Sedangkan pandangan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tetang rahn tasjily, pelaksanaan perjanjian baku akad rahn tasjily di BMT ASTA sudah sesuai dengan fatwa dan telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam fatwa tersebut.

Actions (login required)

View Item