IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD KAB. KARAWANG TERHADAP PELAKSANAAN PERDA NO 9 TAHUN 2020 MENGENAI APBD BIDANG INFRASTRUKTUR

Anggriani, Febriza (2024) IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD KAB. KARAWANG TERHADAP PELAKSANAAN PERDA NO 9 TAHUN 2020 MENGENAI APBD BIDANG INFRASTRUKTUR. Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text SKRIPSI FEBRIZA ANGGRIANI.pdf Download (4MB)

Abstract

Melihat fenomena keberadaan prasarana jalan di beberapa wilayah di Kabupaten Karawang masih banyak yang kurang terpelihara, hal ini yang dapat menimbulkan pemikiran-pemikiran kritis dari masyarakat yang menganggap pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur jalan suatu alasan agar setiap dana yang dialokasikan untuk pembangunan dan perawatan jalan dapat disisipkan untuk kepentingan personal, sedangkan Pemerintah Kabupaten Karawang telah memproyeksikan APBD pada tahun 2021 pada bidang infrastruktur. Atas pandangan tersebut, maka perlu diketahui bagaimana pengawasan penyaluran dana APBD yang harus dilakukan oleh DPRD Kabupaten Karawang yang sebagaimana tugas dan fungsinya. Berdasarkan hal tersebut, Perundang-undangan telah mengatur bagaimana DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap APBD. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan tipe sosiological jurisprudence, dimana penelitian ini berdasar pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengalokasian Dana APBD pada Program Kesejahteraan Rakyat Bidang Infrastruktur didapati bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang menaikkan APBD tahun 2021 untuk infrastruktur, perubahan pada Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang menjadi Rp. 692.569.547.000., namun hal ini dibarengi pula dengan capaian kinerja dari DPUPR Kabupaten Karawang yang sangat rendah yakni 19,94%. Kemudian dalam implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD di Kabupaten Karawang pada Program Kesejahteraan Rakyat Bidang Infrastruktur Tahun 2021, terlihat adanya kelemahan dalam pemahaman teknis lapangan oleh anggota DPRD, sehingga pengawasan yang dilakukan berjalan kurang maksimal.

Actions (login required)

View Item