PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MASHLAHAH ABU ZAHRAH (Studi Putusan Nomor: 144/Pdt.P/2023/PA.Tmg)

Husen, Achmad Nur (2024) PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MASHLAHAH ABU ZAHRAH (Studi Putusan Nomor: 144/Pdt.P/2023/PA.Tmg). Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text SKRIPSI_Achmad Nur Husen_HKI_33010200061.pdf Download (6MB)

Abstract

Dispensasi kawin merupakan adanya pemberian izin untuk menikah yang diberikan karena adanya keadaan khusus yang mendesak. Penulis akan mengkaji spesifik membahas tentang permohonan dispensasi kawin. Terutama setelah adanyapembaharuan usia minimum menikah UU No 16 Tahun 2019 yaitu minimum pernikahan 19 tahun baagi laki-laki dan perempuan. Studi kasus yang diangkat adalah putusan Pengadilan Agama Temanggung dengan nomor perkara 144/Pdt.P/2023/PA.Tmg, dimana permohonan dispensasi diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai yang anaknya yang masih di bawah umur dan anak para pemohon sudah memiliki anak hasil hubungan badan yang sudah berusia 7 bulan. Fokus penelitian ini adalah menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan hukum Indonesia dan prinsip maslahah menurut pandangan Abu Zahrah dalam hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research)yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif hukum melakukan analisis terhadap permasalahan yang mengacu pada norma hukum dari bahan kepustakaan. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Hakim dan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Temanggung. Sementara data sekunder berasal dari studi pustaka terkait perkawinan, dispensasi kawin dan mashlahah menurut Abu Zahrah. Pendekatan yang digunakan sesuai dengan yaitu dengan mendeskripsikan penolakan permohonan dispensasi kawin, Hakim menggunakan pendekatan mashlahah dalam putusan ini untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak dan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menolak permohonan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan kemashlahatan calon mempelai, terutama dalam hal kematangan usia, tanggung jawab dan potensi dampak negatif pernikahan dini. Di analisis secara mashlahah demi menuju tercapainya akbar qadr al-Naf'i kemashlahatan yang lebih besar, kemudian manfaat tidak hanya diukur dari aspek fisik (madiyah) dan manfaat non-fisik (ma'nawiyah) dan yang terakhir adalah Qistas al-Mustaqim, merujuk pada konsep keadilan yang berimbang serta bebas dari keberpihakan.

Actions (login required)

View Item