PERAN BPD DALAM MEMBENTUK PERATURAN DESA BERBASIS KEADILAN MENURUT JOHN RAWLS (Studi Kasus BPD Desa Kincing Kec. Secang Kab. Magelang)

Imaddudin, Mochammad Widhi (2024) PERAN BPD DALAM MEMBENTUK PERATURAN DESA BERBASIS KEADILAN MENURUT JOHN RAWLS (Studi Kasus BPD Desa Kincing Kec. Secang Kab. Magelang). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Mochammad Widhi Imaddudin.pdf Download (1MB)
	Text Mochammad Widhi Imaddudin.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Mochammad Widhi Imaddudin, 2024 Peran Bpd Dalam Membentuk Peraturan Desa Berbasis Keadilan Menurut John Rawls ( Studi Kasus Bpd Desa Krincing Kec. Secang Kab. Magelang ),Pembimbing : Dr. Fahmy Asyhari, M.H. Kata kunci :BPD, Keadilan, John Rawls Desa Krincing merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Magelang, dalam hal ini Desa Krincing juga memiliki akses untuk meengurus rumah tangganya sendiri, seperti Desa pada umumnya, Desa Krincing juga memiliki sistem pemerintah desa dan juga Lembaga desa yang menjadi mtra dalam bekerja, Masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peran yang berbeda, terlihat dari sikap masyarakat itu sendiri dalam menyikapi peraturan yang ada, termasuk dalam peraturan yang berkaitan dengan Kesehatan ibu dan anak, selain itu masih banyaknya warga yang beranggapan bahwa BPD kurang berperan dalam mendengarkan aspirasi warga terkait pembangunan,. Penelitian yang digunakan adalah data - data primer dan hasil observasi atau wawancara dan sekunder dari buku, sumber hukum, jurnal penelitian, skripsi, serta data - data yang lain yang berkaitan dengan peneliitian. Berdasarkan Dalam hal ini BPD meskipun hanya perwakilan untuk menyusun Rancangan undang-undang telah sesuai dengan Prinsip John Rawls dimana BPD desa Krincing berusaha untuk mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat tanpa terkecuali yang menjadi dasar rancangan dan tata kelola anggaran desa dalam pembangunan desa. Tujuan diadakannya peraturan desa juga menjadi pedoman bagi pemerintah desa serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di desa tersebut. Meskipun dalam hal ini, masih banyak masyarakat yang fanatik terhadap ketidaksetaraan terhadap perempuan, namun BPD tetap berusaha untuk memberikan kepastian hukum terhadap perempuan maupun laki- laki dalam status social.

Actions (login required)

View Item