DETERMINASI HUKUM STATUS ANAK LUAR KAWIN DALAM PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 PERSPEKTIF MASLAHAH

Asiyah, Siti (2024) DETERMINASI HUKUM STATUS ANAK LUAR KAWIN DALAM PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 PERSPEKTIF MASLAHAH. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Siti Asiyah-Skripsi Hukum Keluarga Islam_compressed.pdf Download (7MB)
	Text Siti Asiyah-Skripsi Hukum Keluarga Islam_compressed.pdf Download (7MB)
	Text Siti Asiyah-Skripsi Hukum Keluarga Islam_compressed.pdf Download (7MB)
	Text Siti Asiyah-Skripsi Hukum Keluarga Islam_compressed.pdf Download (7MB)
	Text Siti Asiyah-Skripsi Hukum Keluarga Islam_compressed.pdf Download (7MB)
	Text Siti Asiyah-Skripsi Hukum Keluarga Islam_compressed.pdf Download (7MB)
	Text Siti Asiyah-Skripsi Hukum Keluarga Islam_compressed.pdf Download (7MB)
	Text Siti Asiyah-Skripsi Hukum Keluarga Islam_compressed.pdf Download (7MB)
	Text Siti Asiyah-Skripsi Hukum Keluarga Islam_compressed.pdf Download (7MB)
	Text Siti Asiyah-Skripsi Hukum Keluarga Islam_compressed.pdf Download (7MB)
	Text Siti Asiyah-Skripsi Hukum Keluarga Islam_compressed.pdf Download (7MB)

Abstract

Anak luar kawin memiliki kedudukan yang berbeda dengan anak sah. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka upaya bagi anak luar kawin menyempurnakan kedudukannya sebagai anak di mata hukum. Kontroversi muncul ketika putusan tersebut dimaknai luas dan bertentangan dengan Hukum Islam yang menegaskan anak luar kawin akibat zina tidak memiliki nasab dengan ayahnya sebagaimana anak sah. Sekalipun putusan tersebut sudah lama, keluasan makna status anak luar kawin dalam putusan tersebut masih menjadi polemik mengingat beberapa hakim Pengadilan Agama memutus asal-usul anak luar kawin hasil perzinahan. Penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah 1) Bagaimana konsep status anak luar kawin dalam Putusan MK 46/PUU-VIII/2010? 2) Bagaimana determinasi hukum status anak luar kawin dalam Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 perspektif maslahah? Penelitian ini merupakan Penelitian Kepustakaan (Library Research) dengan metodologi kualitatif melalui pendekatan Yuridis-Normatif, yakni pendekatan kajian data dengan norma-norma hukum yang berlaku dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memusatkan kajianya pada konsep hukum positif dan hukum Islam yang membahas seputar status anak luar kawin. Perspektif maslahah dipilih untuk mengkaji kemaslahatan putusan MK dalam konstruksi yang dipersempit dan diperhalus melalui determinasi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang harus dibaca “Anak yang dilahirtkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Implementasi perubahan pasal tersebut sebagai dasar hukum perlu dilakukan determinasi agar tidak melanggar peraturan lainnya melalui 1) Penyempitan/pengecualian terminologi anak luar kawin dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, 2) Pemberlakuan Hukum Secara Berbeda. Upaya ini termasuk dalam maslahah mursalah, mengingat tidak bertentangan dengan syarak, tidak bertentangan dengan maslahah atau dalil lain yang lebih kuat, sesuai dengan maksud dan tujuan syarak, serta bersifat dharuriyah berkaitan dengan kemurnian nasab

Actions (login required)

View Item