UPAYA BPJPH KABUPATEN KLATEN DALAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014

Fadilah, Yunita Tantri (2024) UPAYA BPJPH KABUPATEN KLATEN DALAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI YUNITA TANTRI FADILA.pdf Download (924kB)
	Text SKRIPSI YUNITA TANTRI FADILA.pdf Download (924kB)
	Text SKRIPSI YUNITA TANTRI FADILA.pdf Download (924kB)
	Text SKRIPSI YUNITA TANTRI FADILA.pdf Download (924kB)
	Text SKRIPSI YUNITA TANTRI FADILA.pdf Download (924kB)
	Text SKRIPSI YUNITA TANTRI FADILA.pdf Download (924kB)
	Text SKRIPSI YUNITA TANTRI FADILA.pdf Download (924kB)
	Text SKRIPSI YUNITA TANTRI FADILA.pdf Download (924kB)
	Text SKRIPSI YUNITA TANTRI FADILA.pdf Download (924kB)
	Text SKRIPSI YUNITA TANTRI FADILA.pdf Download (924kB)
	Text SKRIPSI YUNITA TANTRI FADILA.pdf Download (924kB)

Abstract

Fadila, Yunita Tantri. 2024. Upaya BPJPH Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Klaten). Skripsi, Fakultas Syariah. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Nurrun Jamaludin, M.H.I. Kata Kunci: Upaya BPJPH, Sertifikasi Halal, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Sertifikasi halal adalah tindakan untuk memenuhi persyaratan tertentu. Pada Kabupaten Klaten terdapat beberapa usaha yang belum memiliki sertifikasi halal otomatis diharuskan, untuk memiliki produk-produk tersebut belum memenuhi standart atau aturan-aturan yang berlaku berdasarkan peraturan dalam UU JPH, maka dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya BPJPH dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Kabupaten Klaten? Bagaimana upaya BPJPH dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Kabupaten Klaten ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif melalui penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, analisis data menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah banyak yang menerima dan mengetahui kewajiban sertifikasi halal. Namun pelaksanaan sertifikasi halal ini butuh pentahapan, dan pada saat ini yang wajib di sertifikasi halal terlebih dahulu adalah makanan dan minuman yang beredar di wilayah Indonesia. Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal secara utuh memang belum dilaksanakan oleh pelaku usaha. Akan tetapi secara nyata pelaku usaha sudah menjalankan ketentuan produk halal seperti yang tersurat dalam undang-undang.

Actions (login required)

View Item