IMPLIKASI HUKUM PENGUBAHAN FRASA SECARA SEPIHAK OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 103/PUU-XX/2022 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020

parawansa, Khofifah indra (2024) IMPLIKASI HUKUM PENGUBAHAN FRASA SECARA SEPIHAK OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 103/PUU-XX/2022 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Khofifah Indra P_33030190101.pdf Download (694kB)
	Text Khofifah Indra P_33030190101.pdf Download (694kB)
	Text Khofifah Indra P_33030190101.pdf Download (694kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang pengubahan frasa secara sepihak yang dilakukan oleh hakim dalam putusan nomor 103/PUU-XX/2022 dengan menggunakan perspektif undang-undang nomor 7 tahun 2020. Pengubahan frasa yang dilakukan oleh Hakim Guntur Hamzah ini melanggar prinsip utama dalam Sapta Karsa Hutama, selain itu juga melanggar Pasal 15 pada UU nomor 7 tahun 2020. Adapun rumusan masalahnya yaitu: 1) Bagaimana implikasi hukum terhadap pengubahan frasa secara sepihak oleh hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU- XX/2022? 2) Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 terhadap pengubahan frasa secara sepihak oleh hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022? Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan jenis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yakni studi kepustakaan yang didukung dengan sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier, serta penulis menggunakan teknik triangulasi untuk mengecek keabsahan data. Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, implikasi hukum terhadap kasus hakim Guntur Hamzah menyebabkan beliau mendapat hukuman berupa teguran tertulis, selain itu juga semakin menurunnya rasa kepercayaan masyarakat pada lembaga maupun aparat penegakkan hukum di Indonesia. Kedua, Guntur Hamzah dinyatakan jelas melanggar prinsip integritas dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta hukuman yang didapat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang terdapat pada Pasal 23 Ayat 2.

Actions (login required)

View Item