MOTIF DAN PRAKTIK NIKAH MISYAR PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Kasus Pasangan A dan B di Purwakarta)

Zahra, Mariyana Fatimatu (2024) MOTIF DAN PRAKTIK NIKAH MISYAR PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Kasus Pasangan A dan B di Purwakarta). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text inbound8600561778185327670.pdf Download (1MB)
	Text inbound8600561778185327670.pdf Download (1MB)
	Text inbound8600561778185327670.pdf Download (1MB)

Abstract

Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa setiap perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban yang masing-masing harus dipenuhi oleh suami dan istri. Namun pada kenyataannya, nikah misyar yang dilakukan oleh pasangan A dan B di Purwakarta ini menghilangkan kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan hidup istri dan rumah tangganya. Pernikahan misyar yang terjadi di Purwakarta dilakukan oleh perempuan pekerja buruh pabrik yang tergolong sebagai masyarakat miskin. Kemudian, bagaimana motif dan praktik nikah misyar pasangan A dan B di Purwakarta, dan bagaimana perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia mengenai nikah misyar yang terjadi pada kasus pasangan A dan B di Purwakarta. Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum non doctrinal dengan yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kasus dan norma-norma yang ada di dalam UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer yang diperoleh langsung dengan wawancara, dan data sekunder seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, dan analisis data nya menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik nikah misyar yang dilakukan oleh pasangan A dan B di Purwakarta melibatkan seorang perempuan pekerja buruh pabrik, yang berada dalam golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan memiliki riwayat pernikahan sebanyak empat kali sebelumnya. Meskipun praktik ini jarang dipublikasikan, pernikahan misyar mereka justru diketahui oleh masyarakat luas, dan proses akad nikah disaksikan oleh wali serta saksi yang hadir, memenuhi syarat formal dari sisi hukum Islam. Motif pernikahan misyar ini berasal dari kebutuhan dan kondisi kedua pihak. Dari sisi A, seorang janda, ia membutuhkan pendamping yang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. Sedangkan B, yang sudah beristri, ingin menikah lagi karena ketertarikan secara emosional dan fisik kepada A. Faktor perasaan ini mempengaruhi B untuk melangsungkan nikah misyar meskipun statusnya sebagai pria beristri. Dari perspektif UU No.1 Tahun 1974, pernikahan misyar ini melanggar ketentuan pasal 1, 2, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 dan pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dari sudut pandang Kompilasi hukum Islam, praktik nikah misyar pasangan A dan B di Purwakarta ini juga tidak sesuai dengan pasal 2, 3, 77, 79 dan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

Actions (login required)

View Item