Miftah, Risnandy (2025) ANALISIS TEORI DEMOKRASI ROBERT A. DAHL DAN IMAMAH TERHADAP PENUNJUKAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NEGARA DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022. Other thesis, IAIN SALATIGA.
![]() |
Text
revisi_full skripsi_tinggl print[1].pdf Download (2MB) |
![]() |
Text
revisi_full skripsi_tinggl print[1].pdf Download (2MB) |
![]() |
Text
revisi_full skripsi_tinggl print[1].pdf Download (2MB) |
![]() |
Text
revisi_full skripsi_tinggl print[1].pdf Download (2MB) |
Abstract
Ibu Kota Negara merupakan komponen yang signifikan menggambarkan identitas nasional, sebagai lokasi kekuasaan suatu negara atau merepresentasikan besarnya kuasa suatu negara, dan juga sebagai titik fokus dari keberadaan kelompok pendukung, konflik serta kohesi antara kelompok yang membentuk suatu negara/bangsa. Ibu Kota Negara juga merupakan pusat politik, memiliki fungsi penting dalam perdebatan kekuasaan guna melegitimasi kekuasaan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis teori demokrasi Robert A. Dahl dan Imamah terhadap penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam UU No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian ilmiah yang dilakukan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar seharusnya perisitwa tersebut menurut hukum. Hasil dari penelitian ini mekanisme Penunjukan Langsung Kepala Otorita Ibu Kota Negara Oleh Presiden dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang tetap memperlibatkan entitas perwakilan rakyat daerah didalamnya. Hal ini merupakan bentuk menjamin akuntabilitas proses pemilihan dan pengangkatan kepala pemerintah daerah (pejabat daerah). Tingkat akuntabilitas proses pemilihan kepala daerah dapat mempengarungi rasa percaya dan legitimasi kepala daerah terhadap masyarakat. Pemilihan kepala daerah merupakan sarana manifestasi kedaulatan rakyat di daerah dengan menerapkan teori Robert A. Dahl pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh individu atau institusi. Legitimasi penting karena membuat kekuasaan lebih stabil dan diterima, sehingga masyarakat bersedia mematuhi keputusan yang diambil, sedangan teori Imamah konsep pertanggungjawaban Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki perbedaan dengan konsep imārah tetapi pada prinsipnya masih sama dengan konsep pertanggungjawaban bagi seorang wazīr. Kepala Otorita bertanggungjawab langsung kepada Presiden dalam menjalankan tugasnya sama halnya dengan seorang wazīr yang bertanggungjawab langsung kepada khalīfah dalam menjalankan pemerintahanya
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | Agama > Fiqih (Hukum Islam) |
Depositing User: | Unnamed user with email bimoharyosetyoko@iainsalatiga.ac.id |
Date Deposited: | 04 Feb 2025 01:05 |
Last Modified: | 04 Feb 2025 01:05 |
URI: | http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/22962 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |