ANALISIS TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPS DALAM PKPU NO. 8 TAHUN 2022 PERSPEKTIF SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN ( STUDI KASUS DI PPS DESA DUREN, KECAMATAN BANDUNGAN)

Munawaroh, Umi Rofiatun (2025) ANALISIS TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPS DALAM PKPU NO. 8 TAHUN 2022 PERSPEKTIF SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN ( STUDI KASUS DI PPS DESA DUREN, KECAMATAN BANDUNGAN). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI 8 REVISI_UMI ROFIATUN MUNAWAROH.pdf Download (8MB)
	Text SKRIPSI 8 REVISI_UMI ROFIATUN MUNAWAROH.pdf Download (8MB)
	Text SKRIPSI 8 REVISI_UMI ROFIATUN MUNAWAROH.pdf Download (8MB)

Abstract

Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara tataran regulasi atau aturan dalam PKPU No. 8 Tahun 2022 dengan praktek yang ditemukan dilapangan. Dalam PKPU No. 8 Tahun 2022 tersebut memuat tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 dimana ditemukan banyak hal yang tidak sesuai berkaitan dengan aturan atau regulasi yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana fakta sosial yang ditemukan berupa perilaku masyarakat digunakan untuk mengungkap fakta sebenarnya yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis empiris yang mana memperhatikan realitas hukum yang ada di masyarakat guna mengkaji realitas dari penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 8 Tahun 2022 terhadap tugas, wewenang dan kewajiban PPS di PPS Desa Duren, Kecamatan Bandungan. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang berasal dari wawancara dan observasi serta data sekunder dari buku, jurnal, sumber hukum, skripsi dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Landasan teori yang digunakan yaitu teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman didukung teori Hukum Pembangunan menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa tugas, wewenang dan kewajiban PPS Desa Duren sudah dilakukan semaksimal mungkin namun dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban tersebut mengalami kendala atau permasalahan yang menyebabkan tugas, wewenang dan kewajiban tersebut belum berjalan ideal. Alasan peneliti memilih teori Sistem Hukum karena ada nya 3 komponen pembentuk yaitu struktur, substansi dan budaya. Ketiga komponen tersebut selaras dengan PKPU No. 8 Tahun 2022 terkait tugas, wewenang dan kewajiban PPS. Sistem hukum menurut Lawrence dalam penelitian ini sebagai komponen struktur, substansi dan budaya pembentuk sistem hukum belum bisa berjalan baik. Struktur yang berasal dari kelembagaan yang mencakup sumber daya manusia belum baik ditambah muatan aturan yang ada belum baik menyebabkan budaya hukum yang ada belum bisa berjalan baik atau belum ideal. Hal ini juga selaras dengan Hukum Pembangunan menurut Prof. Dr. Mochtar dimana hal tersebut menjadi pondasi dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

Actions (login required)

View Item