ANALISIS PRAKTIK PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH OLEH KEMENDAGRI: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 DAN TEORI LEGITIMASI DAVID BEETHAM

Kusmaedi, Lulu Karima (2025) ANALISIS PRAKTIK PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH OLEH KEMENDAGRI: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 DAN TEORI LEGITIMASI DAVID BEETHAM. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI LULU KARIMA KUSMAEDI.pdf Download (2MB)
	Text SKRIPSI LULU KARIMA KUSMAEDI.pdf Download (2MB)
	Text SKRIPSI LULU KARIMA KUSMAEDI.pdf Download (2MB)
	Text SKRIPSI LULU KARIMA KUSMAEDI.pdf Download (2MB)
	Text SKRIPSI LULU KARIMA KUSMAEDI.pdf Download (2MB)
	Text SKRIPSI LULU KARIMA KUSMAEDI.pdf Download (2MB)
	Text SKRIPSI LULU KARIMA KUSMAEDI.pdf Download (2MB)

Abstract

Pengangkatan penjabat kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi isu penting dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, terutama ketika kekosongan jabatan terjadi di tengah masa transisi pemilu. Praktik ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai dasar hukum dan keabsahannya, mengingat Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah tidak secara spesifik mengatur prosedur dan kewenangan Kemendagri dalam pengangkatan penjabat kepala daerah. Dalam perspektif teori legitimasi dari David Beetham, suatu kewenangan dianggap sah apabila sesuai dengan norma hukum, mendapat dukungan masyarakat, serta memperlihatkan keadilan substantif. Dengan demikian, penting untuk menganalisis praktik pengangkatan penjabat kepala daerah oleh Kemendagri dari perspektif legitimasi untuk mengetahui apakah langkah tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap peraturan terkait, seperti UU No. 10 Tahun 2016 dan dokumen kebijakan dari Kemendagri, serta berbagai literatur yang membahas teori legitimasi. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai keterkaitan antara dasar hukum yang digunakan Kemendagri dalam mengangkat penjabat kepala daerah dan teori legitimasi David Beetham, khususnya dalam hal keabsahan kewenangan yang tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengangkatan penjabat kepala daerah oleh Kemendagri memiliki dasar legitimasi yang lemah jika ditinjau dari teori David Beetham, itu artinya pengangkatan penjabat kepala daerah oleh Kemendagri belum memenuhi ketiga prinsip teori legitimasi David Beetham, yakni legalitas, justifikasi normatif, dan dukungan masyarakat. Karena tidak sepenuhnya memenuhi syarat legitimasi, terutama dalam hal transparansi dan keterlibatan masyarakat. Meskipun ada landasan hukum dalam bentuk kewenangan implisit, kurangnya keterbukaan publik mengenai proses dan alasan pengangkatan penjabat kepala daerah oleh Kemendagri menjadi faktor yang memengaruhi persepsi legitimasi masyarakat terhadap kewenangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip legitimasi yang diharapkan.

Actions (login required)

View Item