PENERAPAN ASAS IMPARSIAL PADA MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM (Studi Kasus: Pemecatan Hakim Aswanto)

, Muhammad Syirot Abdullah (2025) PENERAPAN ASAS IMPARSIAL PADA MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM (Studi Kasus: Pemecatan Hakim Aswanto). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Muhammad Syirot Abdullah.pdf Download (2MB)
	Text Muhammad Syirot Abdullah.pdf Download (2MB)
	Text Muhammad Syirot Abdullah.pdf Download (2MB)
	Text Muhammad Syirot Abdullah.pdf Download (2MB)
	Text Muhammad Syirot Abdullah.pdf Download (2MB)
	Text Muhammad Syirot Abdullah.pdf Download (2MB)
	Text Muhammad Syirot Abdullah.pdf Download (2MB)
	Text Muhammad Syirot Abdullah.pdf Download (2MB)
	Text Muhammad Syirot Abdullah.pdf Download (2MB)
	Text Muhammad Syirot Abdullah.pdf Download (2MB)
	Text Muhammad Syirot Abdullah.pdf Download (2MB)
	Text Muhammad Syirot Abdullah.pdf Download (2MB)

Abstract

Pemecatan Hakim Aswanto di Mahkamah Konstitusi mencerminkan adanya dilema antara penegakan disiplin lembaga peradilan dan perlindungan hak individu. Meskipun mekanisme hukum terkait pemecatan hakim konstitusi telah diatur, praktik pelaksanaannya memerlukan kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prosedur hukum. Ketidakcermatan dalam proses tersebut dapat menimbulkan kesan ketidakadilan dan menciptakan ketegangan antara prinsip hukum dan hak-hak dasar. Melalui analisis berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, ditemukan bahwa pemecatan ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip- prinsip hukum yang fundamental. Ketidakjelasan dasar hukum pemberhentian menunjukkan absennya kepastian hukum, di mana tindakan tersebut tidak didasarkan pada pelanggaran etik, ketidakmampuan menjalankan tugas, atau pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, proses pemberhentian yang tidak transparan dan diduga dipengaruhi oleh tekanan politik juga mengabaikan asas keadilan, yang menuntut perlakuan setara dan objektivitas dalam setiap tindakan hukum. Kasus ini tidak hanya memunculkan preseden buruk, tetapi juga berpotensi mengancam independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi. Ketidakpatuhan terhadap asas kepastian hukum dan keadilan dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap mekanisme pemberhentian hakim untuk memastikan bahwa prosedur hukum dijalankan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum.

Actions (login required)

View Item