ANALISIS PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN SEKRETARIS DESA DITINJAU DARI PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2023 DAN SIYASAH IDARIYYAH (Studi Kasus Desa Susukan Kabupaten Semarang)

Alfiana, Niken Laeli (2025) ANALISIS PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN SEKRETARIS DESA DITINJAU DARI PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2023 DAN SIYASAH IDARIYYAH (Studi Kasus Desa Susukan Kabupaten Semarang). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI NIKEN JILID.pdf Download (3MB)
	Text SKRIPSI NIKEN JILID.pdf Download (3MB)

Abstract

Alfiana, Niken Laeli. 2025. Analisis Pengisian Kekosongan Jabatan Sekertaris Desa Ditinjau Dari Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2023 Dan Siyasah Idariyyah (Studi Kasus Desa Susukan Kabupaten Semarang). Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Pembimbing Cholida Hanum, M.H Kata Kunci : Pengisian Jabatan, Sekretaris Desa, Peraturan Bupati Semarang No.44 Tahun 2023, Siyasah Idariyyah, Pemerintahan Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2023 serta Siyasah Idariyyah pengisian kekosongan jabatan Sekretaris Desa harus melalui mekanisme mutasi yang transparan, termasuk pembentukan panitia seleksi dan uji kompetensi. Namun dalam praktiknya, pengisian jabatan Sekretaris Desa di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam regulasi yang berlaku. Sehingga hal ini menarik untuk ditelaah ke dalam dua rumusan masalah yaitu bagaimana mekanisme pengisian kekosongan jabatan sekretaris Desa Susukan Kecamatan Susukan dan bagaimana tinjuan Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahum 2023 dan Siyasah Idariyyah terhadap mekanisme pengisian kekosongan jabatan sekretaris Desa Susukan Kecamatan Susukan. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum Non-Doktrinal yang menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan perangkat desa serta masyarakat Desa Susukan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, jurnal dan dokumen hukum yang berkaitan dengan pemerintahan desa, administrasi publik, pengangkatan perangkat desa, serta Siyasah Idariyyah, termasuk Perbup Semarang Nomor 44 Tahun 2023 dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengisian kekosongan jabatan Sekretaris Desa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2023, terutama dalam aspek transparansi, pembentukan panitia mutasi, dan uji kompetensi. Dari perspektif Siyasah Idariyyah, proses ini terindikasi belum sepenuhnya optimal dalam mencerminkan prinsip administratif yang efektif, efisien, dan profesional. Ketidaksesuaian ini berpotensi mempengaruhi efektivitas tata kelola pemerintahan desa, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta penerapan prinsip administrasi yang lebih baik dalam kerangka Siyasah Idariyyah.

Actions (login required)

View Item