Saputri, Fitriana Djanu (2025) PERAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN KOTA SALATIGA DALAM MENJALANKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE. Other thesis, IAIN SALATIGA.
![]() |
Text
Skripsi Fitriana Djanu new.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
Skripsi Fitriana Djanu new.pdf Download (1MB) |
Abstract
PERAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN KOTA SALATIGA DALAM MENJALANKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE PERAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN KOTA SALATIGA DALAM MENJALANKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE PERAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN KOTA SALATIGA DALAM MENJALANKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE PERAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN KOTA SALATIGA DALAM MENJALANKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE Penelitian ini dilatarbelakangi adanya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Salatiga. Namun faktanya masih ditemukan beberapa lembaga kemasyarakatan yang melanggar peraturan daerah tersebut. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pemerintah dituntut mampu menerapkan prinsip good governance. Oleh karena itu, penulis ingin mengulas lebih dalam mengenai peran Sekretariat Daerah Bagian Kota Salatiga dalam menjalankan Perda Nomor 10 tahun 2018 prespektif good governance. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris yang mana menekankan terhadap kajian pelaksanaan atau implementasi terkait bagaimana pelaksanaan suatu pemerintahan di lapangan terhadap suatu hukum positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kota Salatiga telah melaksanakan Perda Nomor 10 Tahun 2018. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan Perda tersebut ialah 1) Pemberian teguran lisan maupun tulisan, 2) Penerjunan pihak khusus seperti lurah dan camat untuk mengawasi lembaga kemasyarakatan, dan 3) Memajukan lembaga kemasyarakatan dengan dengan memberikan fasilitas pada pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2018 pemerintah juga mengelami beberapa kendala, tetapi mereka juga memiliki strategi dalam menanggulangi kendala tersebut. Peran Sekretariat Daerah Kota Salatiga dalam menjalanakan Perda Nomor 18 Tahun 2018 belum memenuhi prinsip-prinsip good governance. Demikian adanya dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dan adanya ketidak efektifan Sekretariat Daerah Kota Salatiga dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkhusus pada mengenai monitoring atau pemantauan terhadap kebijakan daerah atau peraturan daerah tersebut.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | Ilmu Ekonomi,Politik, Sosial, Budaya dan Pertahanan Negera |
Depositing User: | Unnamed user with email bimoharyosetyoko@iainsalatiga.ac.id |
Date Deposited: | 23 Apr 2025 19:52 |
Last Modified: | 23 Apr 2025 19:52 |
URI: | http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/23721 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |