IMPLEMENTASI TUGAS PANTARLIH DALAM TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU 2024 PERSPEKTIF PKPU NO. 7 TAHUN 2024 DAN SIYASAH SYAR’IYAH (STUDI DI KPU KABUPATEN SEMARANG)

fatimah, Gheatri noor (2025) IMPLEMENTASI TUGAS PANTARLIH DALAM TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU 2024 PERSPEKTIF PKPU NO. 7 TAHUN 2024 DAN SIYASAH SYAR’IYAH (STUDI DI KPU KABUPATEN SEMARANG). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Skripsi ghea.pdf Download (1MB)
	Text Skripsi ghea.pdf Download (1MB)

Abstract

Bawaslu Kabupaten Semarang mendapatkan temuan ribuan data yang tidak lazim dan ditemukan pada saat pelaksanaan pemutakhiran data pemilih pada tahun 2023. dan yang membedakan dalam hal ini adalah data tersebut lebih banyak dari pada pelaksanaan pada tahun 2018.hal ini terus berulang-ulang pada setiap pemilu. Bawaslu Kabupaten Semarang juga menemukan pelaksanakan Coklit yang tidak sesuai prosedur dilakukan oleh Pantarlih pada tahun 2023 di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, dan didapati Pantarlih diduga tidak mendatangi rumah warga secara langsung. Bagaimana pelaksanaan tugas Pantarlih Dalam Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu 2024 di Kabupaten Semarang, Bagaimana Implementasi tugas Pantarlih Dalam Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu 2024 di Kabupaten Semarang perspetif PKPU No. 7 Tahun 2024, Bagaimana Implementasi tugas Pantarlih Dalam Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu 2024 di Kabupaten Semarang perspetif Siyasah Syar’iyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah Hukum Non Doktrinal dengan menggunakan pendekatan Penelitian Yuridis Empiris. Peneliti melakukan Tanya jawab pada masing-masing subjek yang terkait dengan perwujudan tugas Pantarlih dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih di Kabupaten Semarang. Hasil Penelitian yang diperoleh yaitu adanya ketidak sesuaian dalam prosedur dalam melakasanakan coklit pleh petugas pantarlih karena adanya tantangan geografis seperti wilayah pegunungan dan area blank spot menjadi hambatan, pendekatan pemetaan wilayah yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah menjadi solusi efektif dan data tersebut telah di evaluasi oleh KPU Kabupaten Semarang dari saran perbaikan oleh Bawaslu Kabupaten Semarang dan dilakukan melalui kolaborasi oleh pemangku kepentingan. Kurangnya para pemangku kepentingan untuk mengawasi pada saat petuga Pantarlih terjun kelapangan. Dalam Siyasah Syar’iyah, sanksi terhadap kelalaian dan pelanggaran administratif sangat penting untuk mencegah penyimpangan dalam tata kelola negara. Bawaslu Kabupaten Semarang telah menemukan banyak ketidakwajaran data, seperti data ganda dan anomali lainnya. Jika KPU Kabupaten Semarang tidak menindaklanjuti saran perbaikan, maka dalam konsep Siyasah Syar’iyah, harus ada hukuman yang diberlakukan bagi pihak yang lalai dalam menjalankan tugasnya

Actions (login required)

View Item