ANALISIS TERHADAP PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 36 TAHUN 2019 DALAM REKRUTMEN CALON PERANGKAT DESA (Perspektif Teori Stufenbau)

Aviffudin, Muhammad (2025) ANALISIS TERHADAP PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 36 TAHUN 2019 DALAM REKRUTMEN CALON PERANGKAT DESA (Perspektif Teori Stufenbau). Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text Skripsi M Aviffudin 155.pdf Download (1MB)

Abstract

Muhammad Aviffudin. (2025). “ANALISIS TERHADAP PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 36 TAHUN 2019 DALAM REKRUTMEN CALON PERANGKAT DESA (PERSPEKTIF TEORI STUFENBAU)”. Skripsi Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Dosen Pembimbing : Dr. Fahmy Asyhari M.H. Kata Kunci : Rekrutmen Perangkat Desa, Peraturan Bupati Blora, Teori Stufenbau Peraturan Bupati Blora secara hierarki memiliki kedudukan yang berada di bawah Peraturan Daerah Kabupaten Blora. Peraturan Bupati digunakan untuk mengatur hal-hal yang lebih spesifik terkait urusan pemerintahan daerah yang telah diatur secara umum dalam Peraturan Daerah. Pengaturan mengenai rekrutmen calon perangkat desa yang dikeluarkan oleh Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Kabupaten Blora, Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Perangkat Desa mengatur persyaratan administrasi calon perangkat desa sebagai bagian dari upaya pemerintah kabupaten Blora untuk melaksanakan rekrutmen calon perangkat desa. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menekankan pada analisis terhadap peraturan hukum seperti Undang-Undang, putusan hakim, dokumen hukum dan lainnya, dengan menggunakan pendekatan hukum yang secara penggunaannya dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang sedang penelitian lakukan. Teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan data kepustakaan dengan cara menganalisis data penafsiran terkait bahan hukum yang peneliti peroleh baik dengan bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Dalam pelaksanaan kebijakan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, untuk memenuhi persyaratan administrasi calon perangkat desa, pelaksanaan rekrutmen perangkat desa dilaksnakan oleh tim pelaksana penyaringan dan penjaringan yang dibentuk kepala desa. Tim ini harus menyelesaikan penelitian keabsahan. akan tetapi dalam berlakunya Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2019 terkait keabsahan Ijasah nonformal sebagai salah satu syarat administrasi kelengkapan tidak dapat digunakan, namun pengaturan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Perangkat Desa, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Menurut teori stufenbau, norma yang lebih rendah seharusnya berlaku berdasarkan norma yang lebih tinggi yang disusun sesuai dengan hierarki hukum di Indonesia. Oleh karena itu, untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, persyaratan administrasi harus diperhatikan saat rekrutmen calon perangkat desa.

Actions (login required)

View Item